Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

CEK FAKTA: Hoaks YLKI Bisa Bantu Lunasi Utang Pinjol

CEK FAKTA: Hoaks YLKI Bisa Bantu Lunasi Utang Pinjol

CEK FAKTA: Hoaks YLKI Bisa Bantu Lunasi Utang Pinjol

Beredar pesan yang mengklaim YLKI bisa bantu masyarakat untuk melunasi utang pinjol

Beredar sebuah pesan di aplikasi WhatsApp berisi informasi bahwa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bisa membantu masyarakat melunasi utang di pinjaman online (pinjol).


Persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari YLKI di antaranya memiliki KTP dan KK, memiliki bukti utang pinjol, memiliki penghasilan tetap.

Berikut narasinya:


"YLKI menawarkan program bantuan pelunasan utang pinjol dengan bunga rendah sebar 1,5 persen per bulan. Persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari YLKI adalah sebagai berikut: memiliki KTP dan KK, memiliki bukti utang pinjol, memiliki penghasilan tetap."

CEK FAKTA: Hoaks YLKI Bisa Bantu Lunasi Utang Pinjol

Terkait hal tersebut, Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi memastikan kabar yang beredar adalah tidak benar alias hoaks.

"Jelas berita bohong (hoax) kelas berat, alias berita ngawur. Bahkan kami menduga ini merupakan fitnah yang sengaja diposting oleh pihak pihak tertentu," 

kata Tulus dikutip dari situs ylki.or.id

Tulus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya berita hoaks soal pelunasan pinjol.

CEK FAKTA: Hoaks YLKI Bisa Bantu Lunasi Utang Pinjol

Oleh karena itu YLKI mendesak Kementerian Kominfo untuk men-take down link berita tersebut,

karena sangat menyesatkan publik dan merugikan nama baik YLKI.

"Karena selama ini YLKI sangat keras terhadap fenomena pinjol, khususnya pinjol ilegal," ungkap Tulus.

CEK FAKTA: Hoaks YLKI Bisa Bantu Lunasi Utang Pinjol
CEK FAKTA: Hoaks Suara Anies Capai 58,77% Menang Satu Putaran di Pilpres 2024
CEK FAKTA: Hoaks Suara Anies Capai 58,77% Menang Satu Putaran di Pilpres 2024

Beredar unggahan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar menang satu putaran, begini penelusurannya

Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Hoaks Video MK Putuskan Pemilu Ulang dan Diskualifikasi Gibran
CEK FAKTA: Hoaks Video MK Putuskan Pemilu Ulang dan Diskualifikasi Gibran

MK diklaim telah memutuskan hasil sidang sengketa Pilpres 2024 dengan melakukan Pemilu ulang

Baca Selengkapnya
Begini Cara Polri Ajak Masyarakat Lawan Hoaks Terkait Pemilu
Begini Cara Polri Ajak Masyarakat Lawan Hoaks Terkait Pemilu

Polisi mengajak masyarakat untuk melawan hoaks terkait Pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
CEK FAKTA: Hoaks KPU Coret Gibran Sebagai Cawapres karena jadi Provokasi saat Debat Capres
CEK FAKTA: Hoaks KPU Coret Gibran Sebagai Cawapres karena jadi Provokasi saat Debat Capres

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan

Baca Selengkapnya
Bawaslu Pastikan Surat Suara Tercoblos Duluan di TPS 03 Pejaten Timur Hoaks, Ini Faktanya
Bawaslu Pastikan Surat Suara Tercoblos Duluan di TPS 03 Pejaten Timur Hoaks, Ini Faktanya

Setelah ditelusuri tidak ditemukan adanya TPS 03 di jalan tersebut.

Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Hoaks Marsdya TNI M Tonny Harjono Adik Ipar Iriana Jokowi
CEK FAKTA: Hoaks Marsdya TNI M Tonny Harjono Adik Ipar Iriana Jokowi

beredar di media sosial yang mengeklaim bahwa Marsdya TNI Tonny Harjono adalah adik ipar dari Iriana Jokowi

Baca Selengkapnya
Jelang Kedatangan Jenazah Lukas Enembe, PJ Wali Kota Jayapura Minta Warga Tak Mudah Percaya Hoaks
Jelang Kedatangan Jenazah Lukas Enembe, PJ Wali Kota Jayapura Minta Warga Tak Mudah Percaya Hoaks

Pj Wali kota Jayapura Frans Pekey mengajak seluruh warga menjaga kamtibmas jelang kedatangan jenazah Lukas Enembe

Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Hoaks MK Putuskan Anies & Ganjar Selamanya Tidak Boleh Maju Pilpres
CEK FAKTA: Hoaks MK Putuskan Anies & Ganjar Selamanya Tidak Boleh Maju Pilpres

Beredar video yang mengklaim Anies dan ganjar diputuskan tidak boleh maju Pilpres selamanya

Baca Selengkapnya
Otorita IKN Respons Kabar Sebut Suku Adat Diberi 7 Hari buat Pindah: Itu Hoaks, Enggak Ada!
Otorita IKN Respons Kabar Sebut Suku Adat Diberi 7 Hari buat Pindah: Itu Hoaks, Enggak Ada!

Otorita IKN bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar.

Baca Selengkapnya