Amerika Serikat Minta Junta Myanmar Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Saat Liput Demo
Merdeka.com - Pada Rabu, Amerika Serikat (AS) meminta otoritas militer di Myanmar membebaskan jurnalis Associated Press dan lima jurnalis lainnya yang ditangkap saat meliput demonstrasi menentang kudeta militer.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan dia “terkejut dan muak” dengan laporan dan foto tindakan keras aparat terhadap para pengunjuk rasa. Pada Rabu, pasukan keamanan membunuh sedikitnya 38 demonstran.
Thein Zaw (32), jurnalis asal Myanmar yang bekerja untuk saluran berita AS, Associated Press (AP), salah satu di antara enam jurnalis yang ditangkap selama unjuk rasa dan didakwa dengan kasus pelanggaran UU ketertiban masyarakat, menurut pengacara mereka.
“Kami sangat prihatin terkait peningkatan serangan dan penangkapan jurnalis,” jelas Price, dikutip dari Reuters, Kamis (4/4).
“Kami menyerukan militer segera membebaskan orang-orang ini dan menghentikan intimidasi dan pelecehan terhadap media dan orang lain yang ditahan secara tidak adil hanya karena melakukan pekerjaan mereka,” sambungnya.
Price menyampaikan AS, yang telah menjatuhkan sanksi terhadap pemimpin kudeta dan beberapa perusahaan yang dikelola militer, mempertimbangkan langkah kebijakan lebih lanjut untuk meminta pertanggungjawaban militer Myanmar, sambil mencoba untuk menggalang tanggapan internasional.
“Kami menyerukan semua negara berbicara dengan satu suara untuk mengutuk kekerasan brutal militer Burma terhadap rakyatnya dan untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindakan militer tersebut yang telah menyebabkan hilangnya banyak nyawa orang di Burma,” tegas Price.
Thein Zaw (32) ditangkap pada Sabtu saat meliput unjuk rasa di Yangon. Demikian disampaikan kuasa hukumnya, Tin Zar Oo kepada AFP pada Rabu (3/3).
Menurut Zar Oo, Thein Zaw dan lima jurnalis lainnya didakwa berdasarkan undang-undang karena “menyebabkan ketakutan, menyebarkan berita palsu atau membuat marah pegawai pemerintah secara langsung atau tidak langsung.”
Lima jurnalis lainnya berasal dari Myanmar Now, Myanmar Photo Agency, 7Day News, Zee Kwet Online, dan seorang freelancer.
Menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), lebih dari 1.200 orang telah ditangkap sejak kudeta, dengan sekitar 900 orang masih ditahan atau menghadapi dakwaan.
Tetapi jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi - media yang dikelola pemerintah melaporkan, pada Minggu saja lebih dari 1.300 orang telah ditangkap.AAPP menyampaikan 34 wartawan termasuk di antara mereka yang ditahan, dengan 15 orang sejauh ini telah dibebaskan.
Penangkapan terbaru terjadi pada Senin, ketika seorang jurnalis Myanmar dari radio Suara Demokratik Burma (DVB) menyiarkan langsung penggerebekan tengah malam di rumahnya.
Rekaman itu - diunggah halaman Facebook DVB - menunjukkan letusan keras di luar gedung apartemennya saat dia memohon kepada pihak berwenang untuk tidak menembak.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam aksinya mereka berorasi menyampaikan aspirasinya dan membentangkan spanduk tuntutan.
Baca SelengkapnyaMassa menolak Pemilu curang sampai menerobos barikade polisi.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Meski memilih menjadi negara netral, Indonesia dihadapkan pada sejumlah ancaman dan tantangan yang perlu diantisipasi dengan bijak.
Baca SelengkapnyaPetugas akan ditempatkan di beberapa titik untuk mengamankan lokasi debat yang digelar di Gelanggang Bulutangkis
Baca SelengkapnyaRibuan buruh dari sejumlah aliansi itu mengepung Patung Kuda di berbagai sisi saat berunjuk rasa memperingati May Day atau Hari Buruh, pada 1 Mei.
Baca SelengkapnyaFront Penyelamat Demokrasi dan Reformasi ini dibentuk untuk menyikapi Pemilu 2024 yang diduga berjalan dengan penuh kecurangan.
Baca SelengkapnyaAnies akan menyelaraskan tema debat sesuai dengan pengalaman yang ia peroleh selama menjabat gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaIstana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya