Pejabat-Pejabat Kemlu AS Mundur karena Kebijakan Joe Biden di Gaza

Hal ini merupakan pengunduran diri pejabat ketiga dari departemen tersebut karena masalah serupa.

Hala Rharrit juga merupakan wakil direktur Dubai Regional Media Hub dan bergabung dengan Departemen Luar Negeri hampir dua dekade lalu sebagai pejabat politik dan hak asasi manusia, menurut situs resmi departemen luar negeri AS.

Dilansir laman the Jerusalem Post, Jumat (26/4), setelah terhambat dalam Kongres selama beberapa bulan, karena mendapat tentangan dari Partai Republik, Presiden Joe Biden akhirnya menandatangani paket bantuan militer yang bertujuan untuk mempersenjatai Ukraina, Israel, dan Taiwan, pada Rabu lalu.

Terkait Ukraina, ia menambahkan, "Saya memastikan pengiriman senjata akan segera dimulai—dalam beberapa jam ke depan, benar-benar, hanya dalam beberapa jam."

Biden juga menegaskan kembali dukungannya yang teguh terhadap Israel. "Saya ingin menjelaskan lagi, komitmen saya kepada Israel sangat kuat," katanya.

Ia mengutip serangan udara Iran baru-baru ini terhadap Israel, yang melibatkan lebih dari 300 drone dan rudal, meskipun hampir semuanya berhasil dihancurkan dan Israel hanya mengalami kerusakan minimal.

Joe Biden kini tengah menghadapi kritik tajam dari banyak pihak sayap kiri karena mendukung bantuan militer tambahan ke Israel saat negara itu terlibat dalam perang di Jalur Gaza.

Otoritas kesehatan di Jalur Gaza menyatakan lebih dari 34.000 warga Palestina di wilayah tersebut tewas selama perang yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri, mengatakan bahwa departemen tersebut memiliki saluran bagi para pegawainya untuk berbagi pandangan ketika mereka tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, ketika ditanya tentang pengunduran diri tersebut pada konferensi pers kemarin.

Hampir sebulan sebelumnya, Annelle Sheline dari biro hak asasi manusia Departemen Luar Negeri mengumumkan pengunduran dirinya, dan pejabat Departemen Luar Negeri Josh Paul mengundurkan diri pada bulan Oktober.

Seorang pejabat senior di Departemen Pendidikan AS, Tariq Habash, yang merupakan warga Palestina-Amerika, melakukan hal serupa—mengundurkan diri—pada Januari.

Pada November lalu, lebih dari 1.000 pejabat di Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), bagian dari Departemen Luar Negeri, menandatangani surat terbuka yang menyerukan gencatan senjata segera.

Pesan-pesan yang mengkritik kebijakan pemerintah juga telah diajukan ke "saluran perbedaan pendapat" internal Departemen Luar Negeri.