DPRD kritik Pemprov DKI sponsori Ratna Sarumpaet ke Chile
Merdeka.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Dinas Pariwisata guna membahas kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan promosi wisata dan kerja sama budaya. Ini menyusul terungkapnya kegiatan yang disponsori Pemprov DKI untuk Ratna Sarumpaet.
Anggota Komisi B DPRD DKI Yuke Yurike mengharapkan Pemprov DKI tidak menjadi sponsor untuk kegiatan yang tak ada hubungannya dengan pariwisata ataupun kebudayaan.
"Kita juga akan coba tanyakan jangan sampai ada kegiatan-kegiatan lain yang disponsori atau dibiayai dinas tapi tidak berhubungan juga dengan pariwisata dan kebudayaan," kata Yuke di DPRD DKI Jakarta, Jumat (5/10).
Politisi PDI Perjuangan itu mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang mengucurkan Rp 70 juta untuk kegiatan yang dilakukan Ratna Sarumpaet. Dana tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan Jakarta.
"Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Ratna Sarumpaet itu mewakili Pemprov DKI Jakarta? Kalau memang iya sangat aneh karena undangan itu ditujukan kepada pribadi Ratna Sarumpaet," ucapnya.
Untuk diketahui, Ratna Sarumpaet ditangkap di Bandara Soekarno Hatta ketika hendak bertolak ke Chile. Ratna mengaku keberangkatannya disponsori oleh Pemprov DKI.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Asiantoro menyatakan Ratna Sarumpaet menerima uang sponsor menghadiri konferensi internasional di Chili secara tunai. Total dana yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 70 juta.
"Yang jelas dia dikasih uang cash. Disparbud menolong pendaftaran sana, kita konfirmaasiin kapan harus ke sana," kata Asiantoro saat dihubungi di Jakarta.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Hasto, 'setruman-setruman' itu tak hanya diterima oleh Ganjar Pranowo namun ada beberapa media lain yang kena 'setruman' terkait Hak Angket.
Baca SelengkapnyaMeski memilih menjadi negara netral, Indonesia dihadapkan pada sejumlah ancaman dan tantangan yang perlu diantisipasi dengan bijak.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaPasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca SelengkapnyaDiketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan
Baca Selengkapnya