Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD kritik Pemprov DKI sponsori Ratna Sarumpaet ke Chile

DPRD kritik Pemprov DKI sponsori Ratna Sarumpaet ke Chile Polisi tangkap Ratna Sarumpaet. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Dinas Pariwisata guna membahas kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan promosi wisata dan kerja sama budaya. Ini menyusul terungkapnya kegiatan yang disponsori Pemprov DKI untuk Ratna Sarumpaet.

Anggota Komisi B DPRD DKI Yuke Yurike mengharapkan Pemprov DKI tidak menjadi sponsor untuk kegiatan yang tak ada hubungannya dengan pariwisata ataupun kebudayaan.

"Kita juga akan coba tanyakan jangan sampai ada kegiatan-kegiatan lain yang disponsori atau dibiayai dinas tapi tidak berhubungan juga dengan pariwisata dan kebudayaan," kata Yuke di DPRD DKI Jakarta, Jumat (5/10).

Politisi PDI Perjuangan itu mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang mengucurkan Rp 70 juta untuk kegiatan yang dilakukan Ratna Sarumpaet. Dana tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan Jakarta.

"Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Ratna Sarumpaet itu mewakili Pemprov DKI Jakarta? Kalau memang iya sangat aneh karena undangan itu ditujukan kepada pribadi Ratna Sarumpaet," ucapnya.

Untuk diketahui, Ratna Sarumpaet ditangkap di Bandara Soekarno Hatta ketika hendak bertolak ke Chile. Ratna mengaku keberangkatannya disponsori oleh Pemprov DKI.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Asiantoro menyatakan Ratna Sarumpaet menerima uang sponsor menghadiri konferensi internasional di Chili secara tunai. Total dana yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 70 juta.

"Yang jelas dia dikasih uang cash. Disparbud menolong pendaftaran sana, kita konfirmaasiin kapan harus ke sana," kata Asiantoro saat dihubungi di Jakarta.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Agus Rahardjo Dipolisikan usai Ungkap Intervensi Jokowi, PDIP: Buktikan Dengan Tes Kebohongan
Agus Rahardjo Dipolisikan usai Ungkap Intervensi Jokowi, PDIP: Buktikan Dengan Tes Kebohongan

PDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ribka Sugiarto Dikabarkan Mundur dari Pelatnas PBSI, Susul Nama-Nama Ini
Ribka Sugiarto Dikabarkan Mundur dari Pelatnas PBSI, Susul Nama-Nama Ini

Mundurnya Ribka ini tinggal menunggu waktu pengumuman resmi saja. Namun tak dijelaskan secara pasti alasannya mundur dari pelatnas.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP: Baru Usul Hak Angket, Ganjar Langsung 'Disetrum'
Sekjen PDIP: Baru Usul Hak Angket, Ganjar Langsung 'Disetrum'

Menurut Hasto, 'setruman-setruman' itu tak hanya diterima oleh Ganjar Pranowo namun ada beberapa media lain yang kena 'setruman' terkait Hak Angket.

Baca Selengkapnya
Sekjen Repro: Pemilih Pandai Paham Pertahanan Negara Sangat Penting untuk Indonesia
Sekjen Repro: Pemilih Pandai Paham Pertahanan Negara Sangat Penting untuk Indonesia

Meski memilih menjadi negara netral, Indonesia dihadapkan pada sejumlah ancaman dan tantangan yang perlu diantisipasi dengan bijak.

Baca Selengkapnya
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).

Baca Selengkapnya
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP

Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.

Baca Selengkapnya
Bukan Ahok dan Risma, PDIP Siapkan Dua Nama Spesial untuk Pilkada DKI Jakarta
Bukan Ahok dan Risma, PDIP Siapkan Dua Nama Spesial untuk Pilkada DKI Jakarta

PDI Perjuangan menyiapkan delapan nama sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta mendatang.

Baca Selengkapnya