Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD kritik Pemprov DKI sponsori Ratna Sarumpaet ke Chile

DPRD kritik Pemprov DKI sponsori Ratna Sarumpaet ke Chile Polisi tangkap Ratna Sarumpaet. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Dinas Pariwisata guna membahas kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan promosi wisata dan kerja sama budaya. Ini menyusul terungkapnya kegiatan yang disponsori Pemprov DKI untuk Ratna Sarumpaet.

Anggota Komisi B DPRD DKI Yuke Yurike mengharapkan Pemprov DKI tidak menjadi sponsor untuk kegiatan yang tak ada hubungannya dengan pariwisata ataupun kebudayaan.

"Kita juga akan coba tanyakan jangan sampai ada kegiatan-kegiatan lain yang disponsori atau dibiayai dinas tapi tidak berhubungan juga dengan pariwisata dan kebudayaan," kata Yuke di DPRD DKI Jakarta, Jumat (5/10).

Politisi PDI Perjuangan itu mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang mengucurkan Rp 70 juta untuk kegiatan yang dilakukan Ratna Sarumpaet. Dana tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan Jakarta.

"Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Ratna Sarumpaet itu mewakili Pemprov DKI Jakarta? Kalau memang iya sangat aneh karena undangan itu ditujukan kepada pribadi Ratna Sarumpaet," ucapnya.

Untuk diketahui, Ratna Sarumpaet ditangkap di Bandara Soekarno Hatta ketika hendak bertolak ke Chile. Ratna mengaku keberangkatannya disponsori oleh Pemprov DKI.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Asiantoro menyatakan Ratna Sarumpaet menerima uang sponsor menghadiri konferensi internasional di Chili secara tunai. Total dana yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 70 juta.

"Yang jelas dia dikasih uang cash. Disparbud menolong pendaftaran sana, kita konfirmaasiin kapan harus ke sana," kata Asiantoro saat dihubungi di Jakarta.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Agus Rahardjo Dipolisikan usai Ungkap Intervensi Jokowi, PDIP: Buktikan Dengan Tes Kebohongan
Agus Rahardjo Dipolisikan usai Ungkap Intervensi Jokowi, PDIP: Buktikan Dengan Tes Kebohongan

PDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sekjen PDIP: Baru Usul Hak Angket, Ganjar Langsung 'Disetrum'
Sekjen PDIP: Baru Usul Hak Angket, Ganjar Langsung 'Disetrum'

Menurut Hasto, 'setruman-setruman' itu tak hanya diterima oleh Ganjar Pranowo namun ada beberapa media lain yang kena 'setruman' terkait Hak Angket.

Baca Selengkapnya
Sekjen Repro: Pemilih Pandai Paham Pertahanan Negara Sangat Penting untuk Indonesia
Sekjen Repro: Pemilih Pandai Paham Pertahanan Negara Sangat Penting untuk Indonesia

Meski memilih menjadi negara netral, Indonesia dihadapkan pada sejumlah ancaman dan tantangan yang perlu diantisipasi dengan bijak.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres
Sekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres

Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.

Baca Selengkapnya
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP

Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.

Baca Selengkapnya
Tak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini
Tak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini

Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan

Baca Selengkapnya