MTI Dukung Ganjil Genap Kembali Berlaku di Jakarta

Merdeka.com - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai, penerapan aturan Ganjil Genap (Gage) untuk kendaraan pribadi harus segera diterapkan. Menyusul kembalinya aktifitas masyarakat di Jakarta.

"Ganjil genap merupakan program kebijakan untuk membatasi mobilitas kendaraan. Jangan sampai akibat pandemi Covid-19, terjadi euforia berlebihan menggunakan kendaraan pribadi," ujar Djoko saat dihubungi merdeka.com, Senin (8/6).

Menurutnya, Pemprov DKI seharusnya menerapkan Gage saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap transisi, karena penting untuk mengatur arus lalu lintas masyarakat.

"Seharusnya segera diterapkan aturan Ganjil Genap untuk mengatur arus transportasi, tanpa terkecuali itu intinya," ujar Djoko.

Oleh karena itu, Djoko meminta kepada Pemrov DKI harus ambil langkah cepat dengan perhitungan yang matang untuk penerapan Gage. Terlebih, sudah sekitar tiga bulan masyarakat beralih meninggalkan transportasi umum ke kendaraan pribadi, maka perlunya aturan mobilitas masyarakat.

Anies Belum Akan Terapkan Ganjil Genap

Pada kesempatan yang berbeda, Penerapan ganjil genap di Jakarta terhadap kendaraan roda dua masih sumir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sebelum ada Surat Keputusan, ganjil genap masih ditiadakan.

"Bila ganjil genap dilakukan maka akan ada surat keputusan Gubernur selama belum ada keputusan Gubernur maka tidak ada ganjil genap," katanya usai meninjau hari pertama hari efektivitas perkantoran, Senin (8/6).

Dia menjelaskan, adanya rencana ganjil genap terhadap motor untuk mengendalikan kegiatan masyarakat di luar rumah selama masa transisi. Kendati menerbitkan Pergub, menurutnya tidak diartikan bisa segera dilaksanakan.

"Jadi begini, Peraturan Gubernur menyatakan dalam masa transisi ini bila ternyata angka kasus meningkat pasien meningkat bisa dilakukan kebijakan rem darurat tapi bukan berarti akan dilakukan itu bisa dilakukan," ujarnya.

Diketahui, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memperpanjang PSBB DKI hingga akhir Juni 2020. Selama masa transisi tersebut, Anies baru saja meneken Pergub Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB Sehat, Aman, dan Produktif.

Dalam Bab VI tentang Pengendalian Moda Transportasi, mengatur pembatasan kendaraan dengan rekayasa ganjil-genap untuk kendaraan bermotor seperti motor dan mobil.