Presidenter vs Parlemensial

Merdeka.com - Saya berada di Istana Bogor bersama Bung Karno Sabtu 5 Maret 2016 membahas situasi tanah air yang tetap dinamis penuh surprise dan nuansa kompetisi terbuka maupun terselubung di dalam maupun di luar Istana Merdeka dan Istana Negara maupun Istana Bogor. 3 bangunan sejak zaman Belanda itu menjadi saksi bisu dari perubahan rezim dari Hindia Belanda, Dainippon dan Pemerintah Republik Indonesia. Ketiga Istana itu tidak kalah mewah megahnya dari Gedung Putih Kepresidenan AS.

Bung Karno dengan baju batik lengan pendek santai dan tetap memakai peci sebagai ciri khas serta terutama untuk menyembunyikan “kebotakan” pada kepala yang wajahnya masih 40-an bahkan pada saat dia berusia 60-an dan menghadapi stres politik sejak 1 Oktober 1965. Kita duduk di dalam Istana Bogor dan Bung Karno mengawali dengan santai tapi serius.

BK: Bung Chris, saya telah keliling dunia melihat pelbagai istana. Namun saya tetap bangga pernah menjadi penghuni Istana dengan kebun raya kelas dunia yang menakjubkan ini. Saya proklamator dan presiden pertama RI tapi tidak ada anak cucu saya yang menikmati kemegahan istana kepresidenan seperti ngunduh mantu yang dilakukan presiden ke-6 SBY dan pernikahan putri Wapres ke-3 Adam Malik. Periode pernikahan Mas Tok dan Mega adalah periode ketika saya menjadi tahanan politik di tangan Jendral Soeharto. Peristiwa yang membuat saya lengser justru Putusan Sidang Kabinet 13 Desember 1965 dimana Waperdam Chairul Saleh dan Menko Keuangan Sumarno memutuskan sanering mata uang Rp. 1.000 diganti Rp. 1 uang baru. Dengan putusan itu KAMI mendapat amunisi mendemo pergantian rezim yang sudah sering kita bahas sampai hafal luar kepala. Kita lanjutkan secara serius dua masalah Revisi UU KPK dan Tax Amnesty.

CW: Ada juga berita penting, batalnya walikota Bandung ikut bursa pilgub DKI yang merupakan indikator juga di belakang layar sedang berlangsung pertarungan skenario mengamankan Gubernur DKI untuk pilpres 2019. Posisi Gubernur DKI merupakan salah satu master penentu Pilpres 2019.

BK: Saya mengangkat Ali Sadikin jadi Gubernur DKI dan tanpa budget dari APBN maupun APBD dia melaksanakan idee pemajakan casino yang kamu tulis di Harian KAMI dan untuk itu kamu dan Harian KAMI memperoleh hadiah masing masing satu scooter merk Lambretta 1967. Dari casino itu Pemda DKI bisa membangun SD untuk 600.000 anak usia sekolah dan juga membangun Taman Ismail Marzuki satu generasi sebelum Lee Kuan Yew membangun Esplanade yang memuat TIM sekarang mirip kaki lima saja.

Memang kamu ini ajaib juga ketika Jendral Hartono dimusuhi oleh Angkatan Darat karena ucapan hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO dan Putih kata Bung Karno putih kata KKO. Harian KAMI malah bersatu dengan Mayjen KKo Ali Sadikin membuka casino demi menyelamatkan masa depan anak usia sekolah yang akan telantar bila tidak ada pajak casino yang membangun SD dan melaksanakan perbanikan kampong yang dikenal sebagai proyek MH Thamrin dan akan memperoleh penghargaan sebagai pilot proyek pemerataan pembangunan Bank Dunia.

Sekarang DKI di tangan Gubernur Ahok memang keras kata katanya meski tidak secara fisik menempeleng bawahan seperti Mayjen KKo Bang Ali. Fenomena Ahok ini merupakan modal utama Indonesia dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana meritokrasi menjadi kata kuncinya sebab akan terjadi kompetisi regional global bagi Indonesia sebagai anggota G20 dan kapten kesebelasan ASEAN. Ridwan Kamil lebih efisien untuk bergeser menjadi Gubernur Jawa Barat yang akan ditinggal incumbent 2 termin, Ahmad Heryawan. Ganjar Pranowo barangkali akan lebih produktif juga untuk tetap merampungkan masa jabatan Gubernur Jawa Tengah supaya bisa mengangkat Borobudur jadi tempat tujuan wisata puncak di dunia yang setara piramida dan Tembok Besar.

CW: Kembali ke Revisi KPK apa yang bisa bapak nasihatkan untuk elite yang terpecah dua?

BK: Orang harus belajar sejarah dan ilmu bumi. Sejarah agar belajar dari pengalaman historis dan geografi akan secara empiris melihat pengalaman negara lain. Dari sejarah Indonesia pernah ada yang namanya Operasi Budhi dengan Keprres 275 tahun 1963. Operasi itu dilakukan oleh Letjen Nasution selaku Ketua Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) Seperti diketahui ratusan perusahaan Belanda yang dinasionalisasi menjadi sumber korupsi para perwira menengah yang diterjunkan untuk mengelola sehingga Operasi Budhi akan menjaring mereka jika benar benar tanpa pandang bulu. Karena itu

Waperdam Subandrio mengusulkan Paran dibubarkan diganti Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (Kotraa) dipimpin langsung oleh Presiden selaku Panglima Tertinggi.

Justru Kotrar ini mencegah Operasi Budhi menggilas satu generasi perwira menengah TNI yang menikmati management PN ex Belanda secara tidak produktif dan efisien. Nasution memang termasuk “tega” memecat Kolonel Soeharto dari Pangdam IV Diponegoro karena terlibat barter dan diselamatkan oleh Wakasad Gatot Subroto, hanya di sekolahkan ke Seskoad dan tidak dipecat dari militer malah bisa comebank sebagia Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat dan menyelip ke kursi Pangad ketika Yani terbunuh oleh G30S. Itu betul betulan “rencana Tuhan” di luar rencana administrative jenjang karier.

CW: Lho apa KPK dianggap akan mengulangi sejarah Operasi Budhi. KPK ini kan banyak belajar dari ICAC Hongkong. Tapi bedanya ialah yang korupsi di Hongkong itu polisi, sedang Gubernurnya bersih sehingga ketika terjadi konflik antara ICAC Hongkong dan Polisi, Gubernur menjadi mediator dan merekonsiliasikan kedua aparatur dengan amnesti korupsi masa lalu . Setelah itu diberlakukan pembuktian terbalik untuk mencegah korupsi secara dini.

Nah kalau di Indonesia terus terang saja, yang terlibat korupsi itu kan politisi dan partai politik. Tidak jelas lagi apakah sebagai oknum pribadi atau menyetor dan melibatkan partai dalam praktek korupsi yang ditindak oleh KPK. Karena itu saya setuju

makalah yang kamu buat bersama Nono Makarim saat melamar jadi capim KPK 2007 bahwa untuk masa lalu sebaiknya diberikan Amnesti Berpenalti.

Kemudian untuk masa sekarang dikenakan pembuktian terbalik dan untuk masa depan mencegah konflik kepentingan dan campur aduk money politics partai maka partai harus b ebas dari dana partai model Nazaruddin ex Partai Demokrat. Kalau ada partai yang masih korupsi maka bukan cuma oknum dipenjara tapi partai dibubarkan karena sudah diberi anggaran dari APBN secara proposional sesuai kemenangan pemilih. Juga sekaligus penciutan partai dalam system presidensial menajdai sistim dua partai . Para capres boleh tampail melalui jalur konvensi masing masing partai tidak perlu jadi ketu aumum partai untuk jadi capres. Elite Indonesia ini sok pidato anti liberal tapi malah mbahnya liberal, system presidensial kok multi partai yang anarki seperti sekarang dimana Presiden Jokowi justru disandra oleh partainya sendiri.

CW: Wah ini berita besar, kenapa putri bapak Mbak Mega tidak bisa mempelopori sistem presidensial yang tuntas agar tidak terjadi kohabitasi (kumpul kebo) politik dimana presiden dipilih langsung secara presidensial tapi multipartai memilih DPR yang memerlukan koalisi karena partai presiden terpilih tidak memperoleh votingnya dengan presiden terpilih. Siapapun presidennnya akan tersandara oleh fakta bahwa kursinya di DPR minoritas tidak cukup kecuali berkoalisi merangkul yang mengakibatkan kabinet inefisien dan rawan korupsi. Bagaimana keluar dari lingkaran setan kumpul kebo presidenter vs parlemensial ini (presiden yang gemetar menghadapi parlemen yang menggelar “kesialan” bagi presiden karena parlemen menjadi oposisi asal oposisi.

BK: Betul jadi kumpul kebo presidenter parlemensial ini harus segera di-stop. Itu lebih penting ketimbang bicara abstrak soal GBHN dan MPR. Nah soal Tax Amnesty, konkretnya pelopor pengampunan pajak adalah Tan Kiem Liong yang ganti nama jadi Mohamad Hasan dan saya angkat jadi Menteri urusan Pendapatan Pembeayaan dan Pengawasan. Dialah pelaksana pengampunan pajak pertama di Indonesia pada 1964 yang kemudian ditiru oleh Radius Prawiro tahun 1984. Zaman Sri Mulyani ada pengampunan terbatas yang disebut Sunset Policy. Nah sekarang ini Tax Amnesty sedang menghadapi kecaman karena dianggap melindungi pengemplang pajak dan koruptor. Padahal yang terjadi adalah penyelamatan daya beli rakyat oleh masyarakat yang selama 70 tahun mengalami 8 kali tindakan moneter mulai dari gunting uang, sanering sampai devaluasi berkala yang mengakibaktan nilai rupiah merosot jutaan kali. Seperti sudah kita bahas minggu lalu Menkeu Syafrudin menggunting uang tinggal separuh nilainya pada 1950.

Menkeu Djuanda dan Menmudkeu Notohamiprojo menurunkan nilai mata uang Rp. 1.000 dan Rp.500 dihapus nolnya tinggal 10% dan deposito diatas Rp. 25.000 diganti obligasi 30 tahun. Ayahanda menteri Sumarno, 1965 mengganti Rp. 1000 jadi Rp. 1. Nah seandainya itu tidak ada maka nilai dollar sekarang inisudah Rp. 14.000.000 hampir seperti Zimbabwe. Itu zaman kepresidean saya, sedang Soeharto juga tidak kausa menahan keterpurukan nilai rupiah. Maka jika [ada 1950 nilai rupiah setara dollar Malaya (waktu itu belum ada Malaysia) sekarang 1 dollar Singapura sudah hampir Rp. 10.000 Begitu juga nilai ringgit Malaysia yang pada 1965 masih sama dengan 1 Dollar Singapura sekarang merosot dan perlu 3 ringgit untuk ditukar 1 dollar Singapura.

Saya sudah baca usulan PDBI tentang pembentukan Trust Nasional Seabad Indonesia (TNSI). Jadi Pemerintah memakai pola APBN Jepang dimana fifty fifty berasal dari pajak dan obligasi. Jadi rakya Jepang masih kaya dan memiliki tabungan, maka Pemerintah meminjam untuk pembangunan. Nah ini harus konkret untuk proyek infratruktur strategis produktif konstruktif yang akan menghasilkan profit dan surplus dan deviden serta pajak bagi negara. Para pembeli TNSI tidak perlu diusut asal usul asset mereka karena otomatis, menjadi pelaku dan investor pembangunan prasarana dalam rangka Poros Maritim supaya terjuwud dalam konteks One Belt One Road Jalan Kontinental dan Jalur Sutra Maritim Abad XII menghidupkan jalur Marco Polo Zheng He secara dinamis kreatif proaktif menyongsong abad XXI dengan teknologi revolusi industry 4.0

CW: Biasanya pertimbangan profesional itu sulit mencapai sasaran elite yang sudah bermental pokoke oposisi dan bargaining leveraging untuk menikmati program pemerintah secara menguntungkan sepihak buat partai berkuasa atau partai pendukung.

BK: Ya kita terobos dengan mode wawancara imajiner ini biar dibaca oleh seluruh elite apakah itu cabinet atau DPR dan elite serta barisan media sosial yang kadang kadang juga lebih galak dari oposisi.

CW: Terima kasih sudah mengundang saya menikmati keindahan Istana Bogor dan misteri kebijakan politik yang silih berganti terjadi di pelbagai istana kepresidenan di Jakarta Bogor Tampaksiring dan Cipanas, juga Gedung Agung di Yogyakarta. Saya sepakat istana kepresidenan Indonesia tidak kalah dengan istana raja dan presiden manapun di dunia.