2021, Banyuasin Bakal Rekrut Ribuan Honorer PPL

Merdeka.com - Kabupaten Banyuasin semakin serius menggarap sektor pertanian. Kabupaten yang ditetapkan Kementerian Pertanian sebagai daerah penghasil beras terbesar ke 4 nasional ini, rencananya akan merekrut tenaga honor penyuluh pertanian lapangan (PPL) di tahun 2021 bagi lulusan sarjana pertanian dan lulusan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA).

Rencana perekrutan honorer PPL ini diinisiasi Bupati Banyuasin H Askolani, dan mendapat dukungan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Bahkan, Gubernur siap memfasilitasi dan membiayai penerimaan PPL tersebut di tahun anggaran 2021.

Sebab, nantinya ribuan PPL yang direkrut itu tidak hanya ditempatkan di Kabupaten Banyuasin. Tetapi juga pada sejumlah daerah di Sumatera Selatan yang memiliki potensi tanaman pangan.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan apresiasi atas keseriusan Banyuasin dalam menggarap sektor pertanian.

"Pertanian di Banyuasin sangat luar biasa. Apalagi kepala daerahnya juga sangat serius memberikan perhatian untuk pertanian. Tak heran jika produktivitas pertanian di Banyuasin sangat tinggi, bahkan menjadi penghasil beras nomor 4 di Tanah Air. Dan saya yakin produktivitas ini bisa ditingkatkan dengan SDM berkualitas yang didukung kemajuan teknologi," katanya, Kamis (02/07).

Rencana Bupati Banyuasin ini termasuk implementasi kebijakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi. untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian sebagai penggerak pembangunan pertanian di tingkat lapang.

"Penyuluh pertanian adalah motor, penggerak pertanian. Oleh karena itu, penyuluh harus berada di lapangan mendampingi petani, memberikan masukan dan solusi ke petani agar bisa mendapat produksi yang tinggi dengan losses sedikit. Untuk itu kita butuh banyak penyuluh berkualitas agar pertanian semakin maksimal," katanya.

Dan salah satu daerah yang pertaniannya maksimal adalah Banyuasin. Lewat program SERASI, Banyuasin bahkan mampu mengoptimalkan lahan rawa menjadi lahan persawahan padi yang produktif. Banyuasin memiliki luas panen padi 208,598 hektare, sehingga produksi padi sebesar 905.846 ton GKG dan produksi beras sebesar 519.684 ton.

Menurut Bupati Banyuasin Askolani, potensi pertanian di daerah yang dipimpinnya Banyuasin masih bisa ditingkatkan lagi.

"Areal rawa di Banyuasin masih banyak yang belum digarap maksimal. Dan ini bisa menjadi lahan sawah baru dan areal sawah lebak masih bisa dioptimalkan lagi seperti di Rantau Bayur, Rambutan dan Kecamatan lainnya. Begitu juga dengan panen masih bisa ditingkatkan menjadi tiga kali setahun, dimana saat ini baru sebagian yang tiga kali panen, namun sebagian besar sudah dua kali panen terutama di kawasan Jalur," tutur Askolani.

Dijelaskannya, persoalan yang dihadapi adalah saluran primer dan sekunder banyak yang dangkal sehingga mengganggu pengairan areal persawahan. Pemkab Banyuasin sendiri tidak bisa menormalisasi karena ini menjadi kewenangan Kementerian PUPR, begitu juga alat Exavator yang jumlahnya cukup banyak tidak bisa digunakan oleh Pemkab Banyuasin karena terkendala regulasi.

Masalah lainnya adalah pupuk yang sering terlambat datang. Padahal pupuk sangat penting sekali. Di samping itu, yang sangat penting juga Banyuasin kekurangan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dimana saat ini jumlahnya sekitar 100 orang PPL, dan ini perlu ditambah untuk mengedukasi para petani dalam meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Banyuasin.

"Kalau persoalan ini bisa diatasi pak Gubernur, kami berkeyakinan Kabupaten Banyuasin bisa memproduksi beras lebih banyak lagi, bahkan bisa di nomor urut 1 atau 2 Nasional. Karena lahan kita masih luas, dan waktu panen bisa sampai tiga kali", katanya optimis.

Gubernur Herman Deru menyatakan rasa bangga dengan Kabupaten Banyuasin yang menjadi daerah penghasil beras terbesar no 4 secara nasional.

"Saya bangga dan sangat mengapresiasi kerja Pak Bupati dan jajaran. Para penyuluh pertanian Dan kepada petani. Sehingga Banyuasin bisa menjadi daerah di Sumsel sebagai daerah penghasil beras no 4 nasional," katanya.

"Kalau belum maksimal, jangan kecewa tapi jadi cemeti kita untuk terus melakukan yang terbaik," kata Mantan Bupati OKU Timur ini.

Untuk normalisasi saluran Primer dan Sekunder jelas Gubernur akan segera di koordinasikan dengan Kementerian PUPR termasuk dalam pemakaian alat berat yang sudah tersedia.

"Saya minta pak Kadis Pertanian Sumsel pelajari regulasinya, begitu juga dalam pengoperasian alat berat, kalau tidak melanggar saya kira beri mandat saja ke Pemkab Banyuasin. Untuk normalisasi saluran memang tidak bisa apalagi menggunakan anggaran APBD itu nggak bisa karena ini menjadi kewenangan Pusat. Namun solusi dari saya para Gapoktan bisa melakukan dengan catatan mereka swadaya karena pembiayaan dari APBD tidak diperbolehkan," katanya.

Selanjutnya Herman Deru menegaskan bahwa kuota pupuk menjadi tanggung jawab Gubernur namun distribusinya menjadi tanggung jawab distributor. Gubernur meminta disiapkan kebijakan pengalihan daerah lain yang kuota pupuknya tidak optimal ke Banyuasin.

Untuk mengatasi kekurangan PPL lanjut Herman Deru, dirinya setuju untuk dibuka pendaftaran PPL Sarjana Pertanian dan SPMA. Keberadaan PPL ini sangat penting dalam mendampingi para petani.

"Jadi penerimaan PPL ini inisiasi pak Bupati Banyuasin, dan saya sebagai Gubernur sangat mendukung. Nanti tahun 2021 Pemprov yang akan anggarkan. Kita utamakan putra daerah yang berdomisili di wilayah Banyuasin dan daerah lain yang membutuhkan," tandasnya.