Sayangnya upaya pengangkatan tenaga honorer berpotensi menimbulkan masalah.
Pemerintah berencana mengangkat 1,7 juta tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini. Jumlah ini dianggap proporsional mengingat tenaga honorer di Indonesia sekarang mencapai 2,3 juta.
Sayangnya upaya tersebut berpotensi menimbulkan masalah. Terutama soal nasib dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) usai diangkat.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengungkapkan, rencana mengangkat honorer jadi ASN bukan kali ini saja.
Melainkan, pernah juga terjadi pada 2021 lalu.
Dari janji yang sebelumnya, Satriwan menyebut baru ada sekitar 700 ribu honorer yang diangkat per Januari 2024.
"Nah sampai 2024 ini masih ada sekitar 62 ribu lagi yang mereka belum mendapatkan formasi," kata Satriwan kepada Liputan6.com, dikutip Sabtu (20/1).
Padahal, lanjut dia, para tenaga honorer tersebut sudah mengikuti tes dan dinyatakan lolos.
Namun hingga kini mereka belum mendapatkan penempatan atau formasi di daerah.
"Mereka sudah ikut tes dan sudah dinyatakan lolos, dalam serangkaian tes, tetapi mereka tak kunjung mendapatkan penempatan atau formasi di daerah masing-masing oleh pemda," kata Satriwan.
Sehingga dia berharap kejadian serupa tidak terulang lagi pada pengangkatan 1,7 juta honorer tahun ini.
Katanya, pemerintah harus benar-benar memperhatikan aspek kesejahteraannya.
"Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah itu tidak menjadi realita sesungguhnya selama 3 tahun saja 2021-2024 janjinya 1 juta oleh pemerintah pusat ini belum sampai 800 ribu yang diangkat PPPK," kata Satriwan.
merdeka.com
Satriwan menilai rencana pemerintah saat ini dipandang hanya sebagai solusi jangka pendek. Apalagi, jika pengangkatannya hanya sebagai PPPK.
Melihat jangka waktu kontrak tadi, dia mengusulkan kalaupun diangkat dari honorer ke PPPK, ditentukan panjang kontraknya adalah 5 tahun.
Alasan yang mendasarinya adalah proses jenjang karir ke depannya.
"Karena waktu durasi itu yang bisa memberikan ruang kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan karir untuk pengembangan profesi untuk pengembangan karir," kata Satriwan.
Utamanya terkait batas usia maksimal. Bagi PNS dipatok usia maksimal 35 tahun, sementara PPPK memiliki batas usia maksimal 59 tahun.
Lebih lanjut, Satriwan menilai upaya pemerintah itu sebaiknya menyasar pada guru-guru atau tenaga honorer yang berusia diatas 35 tahun. Mengingat lagi, waktu pengabdian guru honorer golongan ini yang sudah mencapai puluhan tahun.
"Artinya guru honorer yang senior ini yang pengabdiannya sudah puluhan tahun di republik ini, dengan upah tidak manusiawi sangat pantas dan sangat wajar utk menjadi ASN meskipun PPPK," kata Satriwan.
"Tetapi kami tetap mendesak kepada pemerintah untuk membuka kembali rekrutmen guru PNS, kalau PNS ini gurunya tetap mereka mengajar sampai usia pensiun sampai 60 tahun dan mendapat uang pensiun," imbuhnya.
Dia menegaskan, jumlah 1,7 juta tenaga honorer yang diangkat bukan merujuk pada cukup atau tidak cukupnya formasi.
Melainkan, proses pengangkatannya harus memperhatikan aspek keadilan hingga menjamin kesejahteraan.
pungkasnya.
Hasil kesepakatan dengan DPR, Pemerintah akan mengangkat 1,7 tenaga honorer menjadi ASN.
Baca Selengkapnya
Jumlah tenaga honorer di pemerintahan yang saat ini ada sekitar 1,7 juta orang bakal terus menyusut seiring berjalannya rekrutmen PPPK.
Baca Selengkapnya
Anas berharap tidak ada kesalahan terkait data, sehingga penyerapan tenaga honorer akan terserap dengan baik.
Baca Selengkapnya
Kendati diangkat menjadi PPPK paruh waktu, tenaga honorer tersebut nantinya berpeluang bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Baca Selengkapnya
Padahal, dia menilai guru berperan penting karena membantu negara membangun kualitas manusia.
Baca Selengkapnya
Anas pun berkomitmen untuk mengangkat seluruh tenaga honorer sisa di pemerintah tahun ini, sesuai tenggat waktu penghapusan per Desember 2024.
Baca Selengkapnya
ketujuh pegawai honorer itu dihapus dari kepesertaan tes PPPK dan otomatis hasilnya dibatalkan.
Baca Selengkapnya
Anas mengatakan rapat kerja dengan DPR membahas penataan tenaga non-ASN atau honorer.
Baca Selengkapnya
Gaji yang tak seberapa itu sebagian ditabung untuk membantu murid-muridnya yang kesusahan
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi