Akui Revisi UU Lemahkan KPK, Mahfud Md: Saya Tidak Ikut Prosesnya

Hal ini disampaikan Mahfud saat menyampaikan orasi di acara Hari Antikorupsi Dunia, di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu (9/12).

Awalnya, Mahfud memaparkan penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berdasarkan Transparency International Indonesia (TII). Menurutny, penurunan poin dan peringkat menjadi rapor negatif.

"Menaikkan satu poin saja itu susahnya bukan main, tiba-tiba turunnya empat, itu pasti ada sesuatu yang luar biasa, jadi pada saat itu indeks persepsi korupsi kita turun," ucap dia

"Saya punya hak moral untuk mengatakan sekarang ini bahwa revisi UU KPK itu memang menjadi bagian dari upaya pelemahan terhadap KPK," kata Mahfud yang juga calon wakil presiden nomor urut 3.

Dia menegaskan dirinya tak pernah ikut terlibat dalam revisi UU KPK. UU tersebut disahkan sebelum dirinya menjabat sebagai Menko Polhuka.

"UU KPK itu disahkan oleh DPR pada awal September, saya menjadi menteri pada akhir Oktober, jadi ada waktu 1,5 bulan sebelum diundangkan tapi sudah disahkan, saya termasuk orang yang usul dikeluarkan Perppu agar RUU KPK yang disahkan oleh DPR itu dibatalkan saja," ujar dia.

"Tapi pada 19 Oktober, UU KPK disahkan dan saya empat hari kemudian baru diangkat menjadi menteri, jadi saya tidak ikut dalam proses itu," sambung dia

Menurut dia, peringatan hari anti korupsi adalah momen yang pas untuk melakukan refleksi untuk melakukan pembenahan. Pasalnya, korupsi bisa merusak berbagai sektor, dari bidang sosial, politik, ekonomi, hingga budaya.

Ia mengungkapkan, belakangan ini marak istri dari koruptor datang ke Kantor KPK untuk menjenguk suaminya sembari mengajak pemuka agama untuk menjelaskan bahwa suaminya merupakan orang baik.

"Ada yang mengatakan udahlah korupsi udah budaya dimaklumi saja, enggak bisa. Korupsi itu kejahatan. Di mana-mana kalau korupsi dianggap budaya maka negaranya akan hancur secara pelan-mana," tegas Mahfud MD.