Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri, Agenda Pembacaan Putusan

Merdeka.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) hari ini kembali menggelar sidang lanjutan dugaan pelanggaran etik dengan terperiksa Ketua KPK Firli Bahuri. Agenda sidang lanjutan ini membacakan putusan.

"Sidang putusan dengan terperiksa FB (Firli Bahuri), pada Kamis 24 September 2020, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (22/9).

Firli Bahuri seyogyanya menjalani sidang putusan pada Selasa (15/9) kemarin. Namun, pembacaan putusan sidang dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri ditunda lantaran para anggota Dewan Pengawas KPK akan menjalani tes swab Covid-19.

Sebelumnya, Ali Fikri mengatakan, sidang putusan etik digelar usai serangkaian proses pemeriksaan yang dilakukan majelis etik terhadap Firli Bahuri dan Yudi Purnomo Harahap. Ali mengatakan, sidang putusan akan digelar secara terbuka.

"Sidang pembacaan putusan yang dilakukan secara terbuka mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Dewas KPK Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK," kata Ali.

Selain dibacakan secara terbuka, rencananya juga dewas KPK akan menggelar jumpa pers usai pembacaan sidang etik.

"Sebagai bentuk keterbukaan pada masyarakat dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dewas KPK pada publik, maka juga direncanakan akan dilakukan konferensi pers terkait sidang putusan dewas setelah pembacaan putusan selesai dilakukan," kata Ali.

Sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Firli digelar Dewas KPK atas aduan dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI).

MAKI melaporkan Firli lantaran dalam peraturan yang dikeluarkan Dewas KPK, tetulis insan KPK dilarang bergaya hidup mewah. MAKI menduga Firli melanggar peraturan tersebut karena menumpangi helikopter bertuliskan PK-JTO saat perjalanan dari Baturaja menuju Palembang, Sumatera Utara.

Firli diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku 'Integritas' pada Pasal 4 Ayat (1) huruf c atau Pasal 4 Ayat (1) huruf n atau Pasal 4 Ayat (2) huruf m dan/atau 'Kepemimpinan' pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020.

Reporter: Ady AnugrahadiSumber: Liputan6.com