DPR Dukung Atase Kepolisian Lindungi PMI di Luar Negeri
Mabes Polri bakal mengembangkan Atase kepolisian untuk bekerja sama dengan pekerja migran Indonesia (PMI).
Mabes Polri bakal mengembangkan Atase kepolisian untuk bekerja sama dengan pekerja migran Indonesia (PMI).
Mabes Polri bakal mengembangkan Atase kepolisian untuk bekerja sama dengan pekerja migran Indonesia (PMI). Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Rabu (1/5).
Sigit menyatakan, kerja sama ini dikembangkan sebagai langkah memberikan perlindungan terhadap PMI yang terdampak masalah hukum di negara lain, seperti penipuan, penganiayaan dan lain-lain.
Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
“Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah," ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
Menurutnya, saat ini, tidak semua negara ada Atase kepolisian dari Indonesia. Karena nantinya, kata dia, akan berpengaruh pada jangkauan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
"Sebab kalau kita lihat, banyak kasus pekerja migran kita yang kebingungan atau mendapat ketidakadilan ketika berkasus di luar negeri,” jelasnya.
Selain itu, Sahroni pun juga berharap Kapolri bisa sekaligus memperluas dan memaksimalkan peran Atase Kepolisian yang telah ada. Dirinya ingin Atase Kepolisian menjadi tempat di mana para PMI bisa mengadu dan mendapatkan solusi ketika mendapat hambatan di luar negeri.
"Saya juga berharap Atase Kepolisian ini bisa berperan lebih maksimal lagi. Harus menjadi tempat yang ramah bagi para pekerja migran Indonesia untuk mengadu."
"Kita buat di mana pun para pekerja kita bekerja, mereka dapat merasakan rasa aman layaknya bekerja di rumah sendiri. Karena mereka tau bahwa negara akan selalu ada di samping mereka untuk membantu, melindungi, dan melayani,” tutup Sahroni.
Tujuh pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi korban atas tenggelamnya kapal di Korea Selatan.
Baca SelengkapnyaBPJS Ketenagakerjaan memperingati Hari Migran Internasional.
Baca SelengkapnyaTersangka diduga bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk PJTKI yang sementara dalam pendalaman oleh pihak kepolisian.
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaSelama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.
Baca SelengkapnyaSikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaPembahasan dan rapat pengambilan keputusan tingkat I dilakukan secara 'senyap' pada masa reses DPR
Baca Selengkapnya