Pendamping PKH di Palembang Dilarang Paksa Penerima BPNT Belanja di E-Warung Tertentu
Merdeka.com - Pemerintah Kota Palembang memberi ancaman kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang memaksa penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kartu sembako belanja di e-warung tertentu. Hal ini sebagai tanggapan terkait keluhan warga yang diancam dicoret sebagai penerima karena tidak mengikuti arahan pendamping PKH.
Sekretaris Daerah Palembang Ratu Dewa menilai pada dasarnya penerima dapat membelanjakan uang bantuan tersebut di seluruh e-warung sesuai bahan sembako yang dibutuhkan. Dirinya melarang tegas jika ditemukan pelanggaran oleh pendamping PKH.
"Pada prinsipnya, mereka berhak dan bebas membelanjakan dimana saja," ungkap Dewa, Rabu (24/6).
Dia mengakui sebelumnya ada imbauan pemerintah untuk membelanjakan uang bantuan di e-warung yang dikelola KPM PKH. Seiring banyaknya agen BRILink yang dibentuk masyarakat secara otomatis memudahkan pencairan bantuan dan belanja.
"Itu imbauan saja, sekarang sudah dibebaskan, agen BRILink dimana-mana, di situ bisa," katanya.
Oleh karena itu, dia tak ingin kembali ada laporan warga dalam kasus serupa. Dia mengancam akan memanggil pendamping PKH yang melakukan pelanggaran terlebih mengancam mencabut kartu sembako dari penerima.
"Nanti pendamping PKH dipanggil, kita, Dinas Sosial mintai kejadiannya seperti apa, diminta klarifikasi," tegas Ratu Dewa.
Diketahui, warga penerima kartu sembako di Kecamatan Ilir Barat II Palembang resah karena ada isu pencabutan hak jika tidak berbelanja di e-warung tertentu. Mereka pun mengadu ke Pemkot Palembang dan akhirnya dibantah pendamping PKH setempat.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMeski harga mengalami kenaikan, Pj Wali Kota memastikan pasokan beras dan sembako masih aman.
Baca SelengkapnyaHendi mengajak para santri untuk memahami peluang usaha yang ada pada aktivitas pengadaan barang / jasa pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaBesaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret
Baca SelengkapnyaPemberian uang santunan akan diurus secepatnya dan diberikan KPU masing-masing kabupaten kota.
Baca SelengkapnyaSaat ditemui Kombes asli, sosoknya berbalik tertunduk lesu. Pelaku diketahui mengincar wanita demi mendapatkan uang.
Baca Selengkapnya5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU
Baca SelengkapnyaMG menyebut permasalahannya dianggap selesai karena hanya terjadi miskomunikasi.
Baca Selengkapnya