Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Politikus PDIP TB Hasanuddin, mengingatkan Prabowo diberhentikan sebagai anggota TNI lewat Keppres Presiden BJ Habibie. Oleh karena itu, memberi pangkat baru harus lebih dahulu mencabut Keppres yang lama dan mengeluarkan Kepres yang baru.

"Ketika Pak Prabowo diberhentikan sebagai prajurit TNI, seorang perwira tinggi itu diberhentikan oleh Keppres, jadi kalau mau memberikan lagi pangkat baru maka harus mencabut Keppres yang lama dan dikeluarkan lagi Keppres yang baru," kata Hasanuddin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.

"Jadi tidak serta merta, lalu membuat aturan baru, jadi semua aturan di republik ini tolong sesuaikan dengan aturan UU yang dibuat baik oleh pemerintah ataupun DPR yang mewakili rakyat," kata Hasanuddin.

Politikus PDIP itu mengingatkan, Prabowo diberhentikan saat menjadi TNI aktif. "Sudah diberhentikan dari dinas aktif eh kok tiba-tiba diberi pangkat jendral bintang 4, maksa banget ya," kata dia.

Diketahui, kenaikan pangkat yang diterima Prabowo ini sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Keppres ini diteken Jokowi pada 21 Februari 2024.

Prabowo tampak mengenakan baju dinas TNI AD lengkap. Jokowi lalu menyematkan tanda lencana di pundak Prabowo. Selanjutnya, Jokowi menepuk pundak Prabowo sebanyak empat kali.

Jokowi kemudian menyerahkan keppres kenaikan pangkat kepada Prabowo. Keduanya saling berjabat tangan. Prabowo pun memberikan salam hormat kepada Jokowi.