Permintaan uang itu agar Kementan dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media terkait auditornya yang diduga meminta Rp12 Miliar kepada Kementerian Pertanian (Kementan).
Permintaan uang itu agar Kementan di era menteri Syahrul Yasin Limpo dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Nanti saja ya terima kasih banyak," kata Isma Yatun sambil meninggalkan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5).
Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Hermanto sempat menyinggung adanya permintaan uang sebesar Rp12 miliar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal itu diungkapkan Hermanto dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi dan pemerasan SYL dkk di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (8/5).
Jaksa semulanya bertanya perihal adanya pemeriksaan tahunan yang dilakukan oleh BPK di Kementan. Pemeriksaan itu juga sehubungan dengan predikat WTP.
Hermanto mengakui adanya hal tersebut. Dia kemudian menyebut nama pejabat di BPK yakni Viktor. Diketahui, Viktor merupakan seorang auditor BPK.
"Kemudian ada kronologi apa terkait dengan Pak Haerul, Pak Victor yang mana saksi alami sendiri saat itu? Bagaimana, bisa dijelaskan kronologinya?" tanya Jaksa.
"Yang ada temuan dari BPK terkait food estate yang pelaksanaan. Ya temuan-temuan. Tidak banyak, tapi besar," ujar Hermanto.
Pada saat itu, kata Hermanto, yang menjadi perhatian khusus pihak BPK yakni soal food estate.
"Yang menjadi konsen itu yang food estate, yang sepengetahuan saya, ya, Pak. Mungkin ada, yang besar itu food estate kalau enggak salah, dan temuan-temuan lain lah. Yang lain secara spesifik saya enggak hapal," ungkap Hermanto.
Jaksa kemudian meminta Hermanto untuk menjelaskan bagaimana proses penerbitan WTP di Kementan pada saat itu kala soal food estate yang menjadi perhatian khusus.
"Misal contoh satu, temuan food estate itu kan temuan istilahnya kurang kelengkapan dokumen ya, kelengkapan administrasinya. Istilah di BPK itu BDD, bayar di muka. Jadi, itu yang harus kita lengkapi, dan itu belum menjadi TGR. Artinya, ada kesempatan untuk kita melengkapi dan menyelesaikan pekerjaan itu," tutur Hermanto.
"Itu yang di tahun berapa?" tanya jaksa.
"Kegiatannya 2021, sebelum saya menjabat. Tapi ketika saya menjabat, saya langsung berhadapan dengan konsep temuan BPK. Ya, membaca konsep temuan," sahut Hermanto.
Lalu, jaksa kembali meminta penjelasan bagaimana proses penerbitan WTP pada tahun 2022 hingga 2023. Hermanto mengaku tidak tahu secara persis bagaimana prosesnya.
Jaksa kemudian mencecar pihak BPK yang menerbitkan WTP, di mana muncul nama Victor, Daniel Siahaan dan Toranda Saefullah
"Kalau begitu, kejadian apa nih kronologisnya, saksi pernah bertemu dengan Pak Victor, Daniel Siahaan, Toranda Saefullah. Apa yang disampaikan mereka kepada Kementan selaku yang diperiksa?" tanya jaksa.
"Pernah disampaikan bahwa konsep dari temuan-temuan itu bisa menjadi penyebab tidak bisanya WTP di Kementan. Dari sekian banyak eselon 1, tapi mungkin apa namanya termasuk bagian dari PSP ada di dalamnya," beber Hermanto.
Hingga akhirnya muncul adanya permintaan sejumlah uang dari pihak BPK guna Kementan mendapatkan predikat WTP. Uang itu diminta oleh Viktor.
"Ada. Permintaan itu disampaikan untuk disampaikan kepada pimpinan. Untuk nilainya kalau enggak salah diminta Rp12 miliar untuk Kementan," ucap Hermanto.
Saksi mengaku sempat berkali-kali ditagih uang miliaran itu dan diminta segera disampaikan ke pimpinan, dalam hal ini adalah Syahrul Yasin Limpo.
Hanya saja, Hermanto mengaku tidak memiliki akses menyampaikan permintaan tersebut kepada SYL. Namun, kata Hermanto, Sekjen Kementan Kasdi Subagyono mengetahui permintaan tersebut.
"Saya tidak terima arahan dari Pak Menteri maupun dari Pak Sekjen terkait itu. Cuma ini minta disampaikan oleh Pak Victor, disampaikan ke Pak Menteri," pungkas Hermanto.
"Nah, akhirnya gimana, disampaikan?" tanya jaksa.
"Saya enggak ada punya akses langsung ke Pak Menteri," jawab saksi.
"Selanjutnya bagaimana? Saksi kan menyebut melalui Pak Hatta. Apa nih yang disampaikan Pak Hatta kemudian?" tanya jaksa.
"Ya akan menghubungi Pak Sekjen dan menyampaikan ke Pak Menteri," jawab Hermanto.
Singkat cerita, permintaan uang Rp12 miliar dari BPK tidak terpenuhi. Kementan hanya mampu memberikan uang sebesar Rp5 miliar saja.
Pun meskipun nominal yang tidak sesuai BPK itu. Kementan pada akhirnya mampu mendapatkan predikat WTP.
Permintaan uang itu agar Kementan dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Padahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.
Baca Selengkapnya
Laporan dilakukan usai BPK menemukan adanya dugaan penyimpangan senilai Rp371,83 miliar dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk periode 2020-2023.
Baca Selengkapnya
Jaksa semulanya bertanya perihal adanya pemeriksaan tahunan yang dilakukan oleh BPK di Kementan.
Baca Selengkapnya
KPK Sita Uang Rp48,5 Miliar dari Orang Kepercayaan Bupati Labuhan Batu
Baca Selengkapnya
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca Selengkapnya
Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca Selengkapnya
Pengumuman uang tersebut disampaikan sebagai hasil audit dari lembaga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Baca Selengkapnya
Duit senilai Rp750 juta itu diberikan SYL sebagai Tunjangan Hari Raya (THR)
Baca Selengkapnya
Eks Ajudan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), Panji Harjanto mengungkapkan permintaan uang Rp50 miliar oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri kepada SYL.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi