TNI Kembali Sebut KKB Papua sebagai OPM, Apakah Operasi Penindakan Bakal Ikut Berubah?

Terkait penanganan kelompok bersenjata Papua itu, Bobby meminta pemerintah untuk tegas atau membuat pola penindakan baru terhadap kelompok tersebut.

Sebab, bila tetap mengedepankan pendekatan humanis penegakan hukum, maka aparat babak belur karena terus diserang secara militer kombatan.

"Sudah pasti ini kritis dan perlu strategi baru, karena babak belur aparat diserang secara militer kombatan. Utamanya pemerintah - Kemenkopolhukam- TNI/Polri harus satu suara, yang sektor lain menyusul. Jangan sampai tidak sinergis melakukan operasi pengamanan di lapangan," ujarnya.

Bobby mengatakan, masalah utamanya adalah penyerang maupun perusuh masyarakat di Papua sudah berkemampuan militer yang menebar teror. Namun, pola penanggulangan situasi keamanannya masih penegakan hukum kriminal.

"Yang dari mulai senjata saja sudah selevel dan juga operasi-operasinyaa tidak militer penuh. Ini masalah utama dan tidak baik-baik saja kondisinya. Semua definisi terorisme sudah masuk, termasuk kemampuan tempur bukan kriminal biasa," ucapnya.

"Hanya perlu ketegasan dari pemerintah, mau ganti pendekatan, atau memilih tetap yang sekarang tapi ubah strategi," pungkas Bobby.

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Kementerian Polhukam 29 April 2021 disepakati, penyebutan OPM menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Teroris (KST). Namun, tertanggal 5 April 2024, TNI mengembalikan status dan penyebutan KKB menjadi OPM.

"Sekarang mereka (OPM) sudah melakukan teror, pemerkosaan kepada guru, tenaga kesehatan dan pembunuhan kepada TNI, Polri dan masyarakat," ungkap Agus.