Demokrat tidak masalah dengan wacana penambahan kementerian kabinet Prabowo-Gibran asalkan bermuara untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Partai Demokrat menilai wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sangat bagus. Namun Demokrat mengingatkan, penambahan kursi menteri bermuara untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
"Kalau misalnya dengan penambahan kementerian ini, rakyat bisa lebih semakin diurus, semakin mendapat manfaat, mengapa tidak?” kata Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulisnya dikutip Jumat (10/5).
"Ini bagus dan bermanfaat untuk rakyat," ujar Herzaky.
Herzaky menilai, presiden terpilih RI 2024-2029, Prabowo Subianto juga akan berhati-hati dalam mempertimbangkan segala sesuatunya, termasuk dalam konteks keuangan negara.
Herzaky mengatakan dalam beberapa kesempatan Prabowo sudah menyampaikan agar sebisa mungkin menggunakan anggaran negara secara efektif dan efisien, agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat seoptimal mungkin.
"Akan ada batasan-batasan seperti itu yang akan menjadi pedoman bagi kami semua nanti dalam menjalankan roda pemerintahan ke depannya. Jika memang benar akan ada penambahan Kementerian ke depannya, semuanya tentu sudah melalui pertimbangan dan perhitungan secara matang," imbuh Herzaky.
Prabowo dikabarkan tengah menggodok nomenklatur kementerian menjadi 40.
AHY pun tidak khawatir soal jatah menteri Demokrat berkurang atau tidak.
Baca Selengkapnya
Prabowo menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Mallarangeng mengungkapkan Prabowo masih dalam tahap mendesain struktur kabinet.
Baca Selengkapnya
Demokrat menilai revisi UU Kementerian Negara merupakan hal yang biasa.
Baca Selengkapnya
Prabowo berkunjung ke kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat, pada Jumat (12/4) malam.
Baca Selengkapnya
Hal ini menanggapi kabar Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah nomenklatur kementerian menjadi 40.
Baca Selengkapnya
Muhamad Mardiono mengaku, belum mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Dalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, Airlangga mengaku belum mendapat perintah dari Prabowo menyiapkan kader-kader terbaik Partai Golkar untuk kabinet pemerintahannya.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi