Lukas Enembe pimpin Demokrat Papua 'membelot' dukung Jokowi

Lukas Enembe pimpin Demokrat Papua 'membelot' dukung Jokowi
Gubernur Papua Lukas Enembe. ©2013 Merdeka.com/m. luthfi rahman
NEWS | 20 Agustus 2018 14:02 Reporter : Tim Merdeka

Merdeka.com - Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe, menyatakan dukungannya terhadap Joko Widodo untuk kembali menjadi presiden periode 2019-2024. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan dukungan untuk Prabowo-Sandiaga Uno.

Lukas pun dengan tegas mengatakan siap diberi sangsi oleh DPP Partai Demokrat karena berbeda sikap, bahkan dia mengaku siap berpindah partai.

"Ini sesuai nurani karena Jokowi satu-satunya presiden yang sudah delapan kali berkunjung ke Papua," kata Enembe.

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Papua menyatakan seluruh kader dan pengurus partai tersebut akan sejalan dengan ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe yang mendukung Joko Widodo dalam pemilihan Presiden 2019.

"Kader di Papua seluruhnya tetap satu komando di bawah tangan Ketua DPD. Jadi apapun yang menjadi instruksi Ketua DPD akan dilaksanakan seluruh perangkat pengurus DPD, DPC, maupun kader Demokrat di Papua," ujar Sekretaris Umum DPD Partai Demokrat Papua, Carolus Bolly seperti dikutip Antara.

Dia mengungkapkan sejak Lukas Enembe mengeluarkan pernyataan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada 13 Agustus 2018, sudah ada komunikasi antara pengurus DPD dengan Dewan pengurus Pusat (DPP) menyangkut hal tersebut.

Menurut dia, pengurus pusat tidak mempermasalahkan pernyataan Lukas Enembe dan akan membuat kebijakan resmi mengenai hal tersebut.

"Jadi kita sudah dikabari dari DPP, bahwa khusus untuk Papua pernyataan Ketua DPD yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin bagi DPP akan diberlakukan satu kebijakan khusus mengingat Papua adalah daerah yang khusus juga," katanya.

Carolus menjelaskan bagi DPP atau Ketua Umum Partai Demokrat menganggap Lukas Enembe sebagai salah satu kader utama yang merupakan aset bagi partai sehingga tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan untuk yang bersangkutan karena memiliki kebijakan yang berbeda. (mdk/ian)

Baca juga:
Andi Arief disebut bakal penuhi panggilan Bawaslu soal laporan mahar Rp 500 M
Bawaslu periksa pelapor soal dugaan Rp 500 M dari Sandi untuk PKS dan PAN
Bawaslu akan periksa Andi Arief soal Rp 500 M dari Sandi ke PKS dan PAN
Absen di Istana, SBY pilih rayakan HUT ke-73 RI di Singapura
Sandiaga pilih jabarkan ekonomi dan layani selfie saat ditanya tudingan Andi Arief

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami