Pentingnya Jaga Kondusifitas Setelah Pemilu

Usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan PKS dibawa ke rapat paripurna DPR.

Namun usulan tersebut tidak ditanggapi oleh pimpinan DPR saat rapat paripurna.

Menanggapi hal itu, Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi atau karib disapa Gus Fahrur berharap, mekanisme kerja DPR soal hak angket bisa dilakukan dengan baik.

Sidang paripurna DPR hari ini juga diwarnai oleh aksi unjuk rasa, Gus Fahrur mengimbau masyarakat tetap menjaga situasi tetap kondusif.

Menurut Gus Fahrur, dirinya juga mempersilakan para pengusul hak angket guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Kata Gus Fahrur, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Namun pada prosesnya pasti tidak semua usulan diterima oleh rapat paripurna DPR. "Kita harus menghormati pilihan dan keputusan yang diambil sesuai aturan UU," ujar Gus Fahrur.

Karena itu, masyarakat diharapkan tetap bekerja menjalankan aktivitas dengan normal. Diterima atau tidak biarlah menjadi wacana dan pembahasan para wakil rakyat di DPR saja.

"Sebagai umat beragama kita percaya bahwa semua telah ada ketentuan takdir. Jangan ada upaya provokasi dan penghasutan,” kata Gus Fahrur.

“Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, semua sudah aturan dan ketentuannya. Namun keselamatan bangsa Indonesia adalah segala-galanya," ujar Gus Fahrur.