Politikus PKS Nasir Djamil anggap komunikasi Jokowi buruk
Merdeka.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil angkat bicara atas surat edaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai larangan menterinya memenuhi panggilan DPR. Surat edaran itu dinilai bentuk keberpihakan Jokowi atas Koalisi Indonesia Hebat.
"Ini (surat edaran) bentuk komunikasi politik yang buruk. Pemerintah itu harus netral tidak boleh berpihak," kata Nasir Jamil dalam diskusi Ada Apa di Balik Larangan Menteri ke DPR di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (27/11).
Menurutnya surat edaran Jokowi malah membuat tensi konflik di DPR semakin tinggi. Namun, dia juga menilai pelarangan tersebut merupakan hak presiden tetapi akibat yang ditimbulkan besar.
"Surat edaran itu memang untuk internal tapi mengikat ke luar. Ini berdampak terhadap pada hubungan lembaga presiden dan DPR," terang dia.
Masih menurutnya, Presiden Jokowi harus segera membuat surat resmi memperbolehkan menteri hadir ke DPR. Pernyataan lisan saja tidak cukup untuk menganulir surat edaran pelarangan tersebut.
"Jika sudah disampaikan di Bengkulu sampaikan juga dengan tulisan (kebijakan menteri boleh ke DPR). Bisa saja ada menteri yang tidak melihat televisi karena sibuk blusukan juga," ujarnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaIndonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaFirli Bahuri kini sudah menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaMeski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya