PPP: Fraksi tak dapat pimpinan DPR, harus dapat prioritas di MPR
Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung usulan revisi UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dengan mengembalikan pimpinan MPR RI dan DPR RI secara proporsional. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, usulan mengembalikan pimpinan secara proporsional bertujuan untuk mencegah kegaduhan di internal DPR.
"Kalau enggak ada ketegangan di internal maka akan kinerjanya itu lebih terjamin untuk lebih baik. Karena orang tidak teraduk-aduk untuk ribut terus di antara sesama fraksi yang ada di DPR," kata Arsul saat dihubungi, Jumat (19/1).
Meski mendukung, PPP ingin penentuan komposisi pimpinan secara proporsional juga dilakukan di MPR. Dia menyarankan, fraksi partai yang tidak mendapat jatah kursi pimpinan di DPR, harus mendapat kursi di MPR.
"Jadi, fraksi yang tidak dapat kursi di pimpinan DPR harus mendapat prioritas di pimpinan MPR, kan kayak begitu itu," ujar Arsul.
Menurutnya, usulan pengembalian komposisi pimpinan secara proporsional belum disepakati.
"Itu pemikiran-pemikiran yang berkembang ketika gagasan revisi undang-undang MD3 itu bergulir di internal Baleg," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnyaapakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP masih fokus terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di MK.
Baca SelengkapnyaDPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaSikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaPKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca SelengkapnyaPPP menyebut, laporan IPW akan menimbulkan anggapan bermuatan politis.
Baca SelengkapnyaKondisi yang dialami PPP di Pemilu 2024 telah menimbulkan ketidakadilan.
Baca Selengkapnya