Soal Presiden Boleh Kampanye, Meutya Hafid Nilai Jokowi bukan Deklarasi Keberpihakan

Ketua Komisi I DPR yang juga politikus Partai Golkar, Meutya Hafid menjelaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kampanye dan keberpihakan di Pemilu, hanya dalam konteks menjelaskan aturan tentang menteri yang akan melakukan kampanye.

Meutya yang juga hadir langsung saat presiden memberikan pernyataan itu, menyebut pernyataan Jokowi tersebut tidak bisa diartikan sebagai keberpihakan.

"Sebetulnya konteksnya adalah, Presiden dimintai tanggapannya terhadap menteri yang berkampanye. Lalu presiden menyampaikan bahwa semua menteri, bahkan termasuk presiden memiliki hak yang sama. Boleh berpihak, boleh kampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara," kata Meutya di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Rabu (24/1).

Meutya juga membeberkan satu lagi jawaban presiden dari pertanyaan lanjutan lain, yang meyakinkan dirinya bahwa Presiden Jokowi masih menjaga netralitas.

"Kata kuncinya adalah 'kita lihat nanti'. Jadi artinya beliau tidak menutup kemungkinan berpihak, tapi beliau sampai saat ini masih netral. Sekali lagi penjelasan presiden tadi pagi, hanya dalam konteks menjawab pertanyaan tentang menteri yang kampanye," pungkas Meutya.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa presiden boleh berkampanye dan juga boleh memihak.