Asas Pemilu di Indonesia, Lengkap Beserta Tahapan dan Tujuannya

Asas pemilu meliputi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Keenam asas pemilu di Indonesia lebih sering disingkat LUBER JURDIL.

Prinsip kebebasan mengacu pada hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Selanjutnya, prinsip langsung menuntut agar setiap warga negara memiliki hak untuk langsung memilih calon yang diinginkan tanpa ada perantara.

Asas umum mewajibkan pemungutan suara terbuka untuk semua warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

Kemudian, prinsip rahasia mengharuskan setiap pemilih untuk menjaga kerahasiaan pilihannya tanpa ada intervensi dari pihak lain.

Berikut penjelasan mengenai asas Pemilu di Indonesia:

Asas pemilu yang pertama ialah langsung. Asas Langsung mengandung arti bahwa rakyat memiliki hak untuk memberikan suara secara langsung tanpa perantara, sesuai dengan kehendak hati nurani. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi langsung dari rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan.

Hal ini berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk memberikan suara secara langsung dalam pemilihan umum, referendum, atau pemungutan suara lainnya tanpa melalui perantara seperti wakil atau dewan.

Prinsip asas langsung ini juga mencerminkan keyakinan bahwa kekuasaan sejati berasal dari rakyat, dan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab langsung kepada mereka.

Dengan kata lain, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan kehendak hati nurani mereka tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Konsep asas langsung ini juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik.

Asas pemilu selanjutnya ialah asas umum. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu proses demokratis yang melibatkan partisipasi seluruh warga negara dalam pemilihan para pemimpin negara.

Aspek umum yang terkait dengan Pemilu meliputi penyelenggaraan yang adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan jaminan partisipasi yang merata bagi seluruh warga negara.

Pemilu juga harus melindungi warga negara dari segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

Jaminan partisipasi yang merata sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam pemilihan, tanpa ada hambatan atau diskriminasi yang menghalangi mereka.

Asas pemilu selanjutnya ialah asas bebas. Asas bebas merupakan prinsip yang memastikan kebebasan warga negara dalam menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan atau paksaan.

Hal ini mencakup hak setiap warga negara untuk memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya, tanpa adanya campur tangan atau intimidasi dari pihak manapun.

Dalam konteks pemilihan umum, asas bebas memastikan bahwa warga negara dapat secara bebas dan aman untuk merayakan hak pilihannya tanpa takut atau diancam oleh pihak lain. Keamanan juga dijamin dalam pelaksanaan pemilu, sehingga setiap warga negara dapat berpartisipasi tanpa rasa takut akan terjadi kekerasan atau ancaman.

Dengan adanya asas bebas, warga negara merasa memiliki kebebasan mutlak untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat yang mereka yakini akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka dalam pemerintahan.

Asas pemilu selanjutnya ialah asas rahasia. Asas rahasia dalam memberikan hak suara di Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar. Asas ini melindungi integritas dan keabsahan pemilihan umum, serta mencegah adanya tekanan atau intimidasi terhadap pemilih.

Jika asas rahasia dilanggar, hal ini dapat mengakibatkan keraguan terhadap hasil pemilihan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, dan menimbulkan konflik serta ketidakstabilan politik.

Untuk memastikan asas rahasia terjaga selama proses pemilihan umum, beberapa tindakan dapat diambil. Misalnya, pihak penyelenggara pemilu dapat memastikan bahwa tempat pemungutan suara (TPS) disediakan dengan bilik suara yang memadai untuk menjaga kerahasiaan pemilih.

Selain itu, penyelenggara pemilu juga dapat memastikan bahwa petugas di TPS dilatih untuk menjaga asas rahasia dan tidak melakukan intimidasi terhadap pemilih.

Asas pemilu selanjutnya ialah asas jujur. Asas jujur memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejujuran diperlukan dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari tahap pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara.

Kejujuran dalam penyelenggaraan pemilu memengaruhi integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Dalam pendaftaran calon, asas jujur diperlukan untuk memastikan bahwa calon yang mendaftar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu, kejujuran dalam tahap kampanye sangat penting agar informasi yang disampaikan oleh calon maupun tim kampanyenya dapat dipercaya oleh masyarakat.

Pada saat pemungutan suara, asas jujur memastikan bahwa setiap suara yang masuk benar-benar merupakan pilihan dari masyarakat. Selain itu, dalam tahap penghitungan suara, kejujuran diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara jujur dan adil.

Asas pemilu yang terakhir ialah asas adil. Asas adil dalam konteks Pemilu mengacu pada prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pemilih dan peserta Pemilu. Hal ini memastikan bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama dan setiap peserta memiliki kesempatan yang adil untuk mencalonkan diri dan mendapatkan dukungan.

Prinsip ini juga menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan adil dan bebas dari kecurangan dalam menggunakan suara mereka.

Asas pemilu di Indonesia lebih sering disingkat LUBER JURDIL yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

 Luber untuk para warga negara yang sudah punya hak pilih, Jurdil ditujukan kepada penyelenggaranya, jujur dan adil.

Asas ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). 

"Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." bunyi Pasal 2 UU Pemilu.

Kemudian dilakukan pemutakhiran data pemilih untuk memastikan keakuratan data.

Setelah itu, dilakukan pencalonan presiden dan wakil presiden serta penetapan peserta Pemilu berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.

Masa kampanye merupakan tahapan selanjutnya di mana para calon mempromosikan diri kepada pemilih.

Pemungutan suara dilakukan di hari yang telah ditentukan, diikuti oleh penghitungan suara untuk menentukan pemenangnya.

Tujuan-tujuan dari pemilu berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Pasal 4 adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, jujur, adil, bebas, rahasia, langsung, dan bersih. Hal ini penting untuk memastikan partisipasi yang luas dari masyarakat dalam menentukan wakil-wakilnya di pemerintahan.

Pemilu bertujuan untuk menjamin pemilihan umum yang demokratis, dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menentukan pilihannya.

Selain itu, pemilu juga bertujuan untuk menghasilkan hasil yang jujur dan adil, sehingga kepentingan publik dapat diwakili dengan baik.

Memahami tujuan-tujuan dari pemilu yang tercantum dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 4 sangat penting, karena pemahaman ini akan membantu masyarakat untuk memahami pentingnya partisipasi dalam pemilu.

Dengan memahami tujuan-tujuan tersebut, masyarakat akan lebih termotivasi untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum dan memastikan bahwa demokrasi yang ideal dapat terwujud.