Regulasi Adalah Seperangkat Peraturan untuk Mengendalikan, Berikut Selengkapnya

Merdeka.com - Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku.

Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya.

Regulasi berasal dari berbagai sumber, tetapi bentuk yang paling umum adalah regulasi pemerintah dan swa-regulasi. Peraturan pemerintah adalah perpanjangan alami dari undang-undang, yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bisnis atau individu untuk mengikuti hukum.

Contoh yang paling gamblang adalah kemasan makanan di Kanada: paling tidak harus dikemas dengan kata-kata Inggris dan Prancis.

Swa-regulasi adalah ketika individu atau bisnis memiliki kendali atas hal-hal khusus tentang bagaimana memenuhi persyaratan legislatif minimum. Jika Anda memiliki dapur, undang-undang menyatakan bahwa dapur harus bersih, tetapi Anda memiliki kewenangan mengatur untuk memutuskan cara membersihkannya.

Makanan harus disimpan dalam kondisi tertentu, tetapi Anda memiliki kendali atas bagaimana kondisi tersebut dicapai.

Jenis Regulasi

Ada baiknya memeriksa empat jenis regulasi yang ada serta kelebihan dan kekurangan masing-masing menurut Stephen Bounds:

Arbitrary regulations/ Peraturan sewenang-wenang

Regulasi arbiter adalah standar atau aturan yang mewajibkan penggunaan memilih satu dari beberapa opsi regulasi yang sama-sama valid. Contoh klasik adalah pilihan mengemudi di sisi kiri atau kanan jalan.

Meskipun tidak ada bedanya praktis sisi mana yang dipilih, itu menjadi penting ketika semua orang mematuhi pilihan yang lebih banyak dan umum. Seiring waktu, biasanya opsi yang paling banyak digunakan akan menang.

Good faith regulations/ Peraturan itikad baik

Regulasi itikad baik adalah peraturan yang menetapkan dasar perilaku di area tertentu. Misalnya, peraturan kesehatan untuk restoran ada untuk melindungi konsumen dan meminimalkan risiko hal-hal seperti keracunan makanan.

Dalam skenario ini, tidak ada pihak yang bertanggung jawab yang akan keberatan dengan tujuan peraturan yang telah ditetapkan, tetapi argumen mungkin muncul atas kompleksitas peraturan dan sulitnya kepatuhan. Peraturan itikad baik juga memberikan tolak ukur yang dapat digunakan untuk membuktikan niat yang bonafide kepada pihak lain.

Goal conflict regulations/ Peraturan konflik tujuan

Goal conflict regulations adalah peraturan yang mengakui konflik intrinsik antara dua tujuan, biasanya tujuan individu versus tujuan masyarakat dan mengatur untuk kebaikan masyarakat yang lebih besar.

Jenis peraturan ini sangat menjijikkan bagi orang yang cenderung libertarian dan sering dianggap "paternalistik". Namun, terutama ketika tujuan akhir dari peraturan tersebut dengan mudah terbukti terpuji dan terdapat bukti hubungan yang jelas antara peraturan dan tujuan tersebut, ini juga bekerja dengan baik.

Contoh bagus dari regulasi konflik tujuan adalah mengamanatkan pemakaian sabuk pengaman dan batasan konsumsi alkohol saat mengendarai mobil.

process regulations/ regulasi proses

Regulasi proses mendikte bagaimana tugas harus diselesaikan, bukan hanya hasil yang ditentukan atau dilarang. Ini adalah jenis regulasi yang paling berisiko karena mengorbankan inovasi dan kelincahan untuk memastikan lebih sedikit variabilitas dalam pengiriman proses.

Peraturan proses jarang terjadi di pemerintahan tetapi sangat umum di sektor swasta karena sering kali salah arah untuk mengadopsi "praktik terbaik". Skrip call center adalah contoh umum dari regulasi proses.

Regulasi Sebagai Kegiatan Negara

Melansir dari Britannica, perdebatan teoritis seputar konsep regulasi mencerminkan disiplin ilmu dan agenda penelitian yang berbeda dan dapat secara luas dibagi menjadi pendekatan regulasi sebagai tindakan pemerintah dan perspektif regulasi sebagai pemerintahan. 

Regulasi sebagai kegiatan pemerintah telah dipelajari secara ekstensif, termasuk alasan regulasi dan proses penerapannya.

Kepentingan publik versus pribadi

Pembenaran asli intervensi pemerintah dalam interaksi ekonomi adalah kepentingan publik. Perspektif ini menganggap pasar sebagai mekanisme alokasi kesejahteraan sosial dan ekonomi yang efisien sekaligus mewaspadai kegagalan pasar. Kegagalan pasar biasanya mencakup monopoli alami, eksternalitas, barang publik, informasi asimetris, bahaya moral, atau biaya transaksi. Regulasi dinilai perlu untuk mengatasi kesulitan tersebut.

Namun, memahami regulasi sebagai alat untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar telah dikritik dalam beberapa hal. Pertama, dengan evolusi teori ekonomi, beberapa sarjana mempertanyakan pemahaman tentang kegagalan pasar yang mendasari penjelasan peraturan pemerintah. 

Kedua, para ekonom telah menunjukkan biaya transaksi yang seringkali cukup besar dari penerapan peraturan, yang mungkin menjadikannya alat kebijakan yang tidak efektif dan berbahaya bagi kesejahteraan sosial atau ekonomi. 

Akhirnya, pendekatan kegagalan pasar menyatakan bahwa regulasi diberlakukan dengan tujuan mencapai efisiensi ekonomi. Namun, hal ini membuat sulit untuk memperhitungkan tujuan lain, seperti keadilan prosedural atau redistribusi dengan mengorbankan efisiensi.

Analisis administrasi-pragmatis

Sejumlah besar penelitian juga bergulat dengan fakta regulasi empiris. Perspektif pragmatis-administratif seperti itu menjelaskan regulasi sebagai tindakan pembuatan kebijakan. Studi tentang politik regulasi diinformasikan oleh alat analisis kebijakan publik, sosiologi organisasi dan ilmu politik. 

Pada 1950-an, ekonom Amerika Marver H. Bernstein menggambarkan ritme regulasi sebagai siklus hidup komisi regulasi, dengan fase kehamilan, masa muda, kedewasaan dan usia tua. Pandangan ini difasilitasianalisis aktivisme awal dalam perumusan pendekatan kebijakan regulasi dan masalah manajemen spesifik yang terjadi dalam perjalanan hidupnya. 

Peraturan telah diklasifikasikan sebagai jenis kebijakan publik tertentu, yang menunjukkan bahwa kebijakan harus dikategorikan menurut tingkat dan penerapan paksaan pemerintah dan bahwa kebijakan peraturan harus dipisahkan dari pembuatan kebijakan distributif dan redistributif.

Regulasi Sebagai Tata Kelola

Dalam konteks globalisasi ekonomi, studi regulasi bergeser dari fokus pada lembaga independen dan kontrol pemerintah atas ekonomi saja. Para ahli mengakui bahwa beberapa interaksi pelaku pasar, standar produk, atau proses tidak lagi diatur melalui intervensi negara. 

Sebaliknya, mereka diatur melalui perjanjian internasional atau bahkan pengaturan pengaturan sendiri antara aktor swasta. Karena tampaknya relevan untuk menangani mode-mode baru tata kelola ekonomi ini, menjadi umum untuk menangani regulasi tanpa adanya kewenangan langsung dari pemerintah. Studi lain menunjuk pada pola yang mengatur perilaku aktor tertentu tanpa mengacu pada subjek regulasi yang bersatu.

(mdk/amd)