Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tegas mengusut kasus suap pengurusan perizinan proyek Meikarta. Permintaan tersebut datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW juga meminta KPK tidak hanya berhenti pada tersangka perorangan, melainkan juga seluruh entitas korporasi yang diduga terlibat.

Kasus Meikarta, KPK Agendakan Periksa Eks Presdir PT Lippo Cikarang. Bartholomeus Toto sebelumnya mangkir pemeriksaan penyidik pada 2 Agustus 2019 kemarin. Ini merupakan penjadwalan ulang bagi Bartholomeus Toto.

Kasus Meikarta, KPK Periksa Sekretaris Direksi PT Lippo Cikarang. Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto dan Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar) Iwa Karniwa sebagai tersangka.

KPK Buat Surat Panggilan Ulang Eks Presdir Lippo Tersangka Suap Meikarta. Dalam kasus ini Bartholomeus bersama mantan petinggi Lippo Group, Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi, Fitra Djaja Purnama, dan sejumlah pegawai PT Lippo Cikarang, diketahui mendekati Bupati Bekasi saat itu, Neneng Hasanah Yasin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (BTO).

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyelidikan kasus dugaan suap proyek Meikarta. Kali ini, rumah pribadi dan rumah dinas Sekda Jabar, Iwa Karniwa digeledah pada Kamis (1/8).

Tim penyidik kali ini menggeledah kediaman Iwa di Cimahi, Jawa Barat. Sebelumnya, pada Rabu 30 Juli 2019, tim lebih dahulu menggeledah ruang kerja Iwa dan Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat.

Dari ruang penggeledahan, para petugas dari KPK langsung bergegas keluar menuju dua mobil yang sudah terparkir di luar Gedung Sate.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO) sebagai tersangka kasus suap izin pembangunan Meikarta di Bekasi, Jawa Barat.

Febri tak menampik jika salah satu pihak yang tengah ditelisik perannya yakni anggota DPRD Bekasi Fraksi PDI Perjuangan Soleman. Dalam persidangan, Soleman disebut sebagai pihak yang mempertemukan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa dengan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Henry Lincoln.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan belum menerima pengembalian uang suap dari Sekda Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa yang diduga menerima Rp 900 juta dari pihak PT Lippo Cikarang terkait izin pembangunan Meikarta.

Iwa Karniwa cuti untuk fokus menghadapi kasus hukum berkaitan dugaan suap Meikarta. Asisten Daerah I, Daud Achmad menyatakan bahwa penunjukan pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah Jabar kepadanya berlaku selama tiga bulan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah menghubungi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk meminta izin mengganti Sekda Jabar. Tjahjo mengizinkan Ridwan Kamil mencopot Iwa dari jabatannya. Dia ingin tugas pemda Jabar tidak terganggu karena Iwa harus fokus menjalani proses hukum di KPK.

Iwa Karniwa angkat bicara soal status tersangka yang disandangnya. Dia berjanji akan kooperatif terhadap proses hukum lembaga antirasuah tersebut.

Pada 6 Juni 2018, harta Iwa sebesar Rp2.807.581.329. Pada pelaporannya yang terakhir tanggal 15 Januari lalu, harta Iwa naik menjadi Rp3.305.686.984.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka kepada mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa (IWK) berkaitan kasus suap Meikarta. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan segera berkomunikasi dengan salah satu pejabatnya tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa (IWK) sebagai tersangka kasus dugaan suap izin pembangunan Meikarta di Bekasi, Jawa Barat. Dalam pengembangan penyidik, dia diduga meminta uang pelicin sebesar Rp 1 miliar.

"Sejak 10 Juli 2019, KPK melakukan penyidikan dengan dua orang sebagai tersangka tersebut," tutur Saut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/7).