KPK Pastikan Ada Pengembangan Kasus Suap Meikarta. Namun sayang Febri enggan menjelaskan pihak yang tengah ditelisik keterlibatannya dalam kasus ini. Meski demikian, Febri tak menampik jika tim lembaga antirasuah tengah membidik korporasi sebagai tersangka.

Progress pembangunan Meikarta terus berlanjut. Bahkan di bulan Agustus mendatang akan dilakukan topping off 4 tower pertama di lahan yang izinnya tidak memiliki masalah apapun.

Sidang kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (27/3). Sejumlah fakta persidangan terkuak, seperti upaya konsultan proyek menghindari tagihan dari Pemkab Bekasi menggunakan nama KPK.

"Pak Menteri telepon Dirjen, manggil saya. Saya bilang sebentar dulu, kami lagi ada tamu terkait Meikarta. Beliau (Tjahjo) tanya siapa, saya bilang Ibu Bupati. Beliau bilang 'wes sekalian saya bicara'," kata Soni.

"Kalau saya keluarkan (memberikan izin pembangunan seluas 500 hektar), saya dipenjara. Saya bilang gitu. Lalu (Jokowi) bilang, Pak wagub lakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan," jelasnya.

Praktik suap perizinan proyek Meikarta sudah dimulai sejak pihak pengembang ingin mengajukan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT). Bupati Nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dijanjikan uang Rp 20 miliar.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan mantan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar sebagai saksi dalam sidang kasus suap perizinan Proyek Meikarta.

Kuasa Hukum Billy Sindoro, Ervin Lubis menyatakan bahwa kliennya tidak memiliki peran, tidak terlibat, dan tidak pernah mengambil alih proses pengurusan perizinan proyek Meikarta. Terlebih, dari sejumlah saksi yang dihadirkan, tidak ada yang menyatakan Billy terlibat dalam pemberian uang suap.

Majelis Hakim menyatakan Billy Sindoro bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam perizinan proyek Meikarta. Ia dihukum 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta.

"Saya insyaf sepenuhnya. Saya menyesal telah melakukannya," sambungnya.

Billy pun menyebut bahwa pertemuan dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin adalah inisiatif dari Neneng sendiri yang ingin berbicara tentang CSR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada peran korporasi dalam kasus suap izin Meikarta. Namun, pengusutannya akan dianalisis lebih lanjut.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Billy Sindoro lima tahun penjara dalam kasus suap izin proyek Meikarta. Sementara tiga terdakwa lain yang disebut bekerja sama dengan Billy, dituntut lebih rendah.

Konsultan Proyek Meikarta Ngaku Digaji SGD 1.000 per hari. Pembahasan soal ini pun berlanjut di Jakarta pada 11 Agustus 2017. Ada sejumlah orang yang ikut berdiskusi. Berbagai opsi untuk melancarkan proyek pun muncul, salah satunya meminta perlindungan hukum ke Mahkamah Agung (MA).

Rekan di Gereja Akui Billy Sindoro Pernah Terlibat Kasus Suap. Di tengah persidangan, Edward mengaku mengetahui bahwa Billy pernah tersandung masalah hukum. Namun, ia tidak mengetahui kasus yang ditanyakan majelis hakim.

Sopir dari salah seorang terdakwa kasus Meikarta mengungkap modus perpindahan dan kode uang diduga suap terkait proses perizinan proyek di kawasan Bekasi tersebut. Selain itu, dia mengetahui bahwa petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan pengintaian.

Upaya konfrontasi kasus suap proyek Meikarta dalam kaitan aliran dana melibatkan pihak Pemprov Jabar dan anggota DPRD berakhir menggantung. Kedua belah pihak saling menyalahkan satu sama lain, hingga hakim mengingatkan bahwa keterangan palsu bisa dipidanakan.

James yang merupakan pengusaha dalam sidang tersebut mengatasnamakan diri sebagai ketua yayasan pendisikan Pelita Harapan. Meski mengakui terkait adanya pertemuan, namun ia berkilah tidak mengenal Neneng Hasanah Yasin.