BPK: Laporan keuangan pemda ada kemajuan

BPK: Laporan keuangan pemda ada kemajuan
bpk. merdeka.com/dok
EKONOMI | 9 April 2012 14:25 Reporter : Yulistyo Pratomo

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan kemajuan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah dilakukan audit dan hasil pemeriksaan, BPK melaporkan bahwa ada kemajuan dari laporan keuangan pemda.

Ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan, salah satu indikator yang digunakan adalah opini yang diberikan BPK untuk laporan keuangan masing-masing pemda baik tingkat I (provinsi) maupun tingkat II (kabupaten/kota). Sebagai parameter, kemajuan pengelolaan keuangan ditunjukkan apabila sudah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

"Kami menginformasikan (ke Presiden) bahwa banyak kemajuan di daerah, tahun lalu LKPD yang mendapat WTP hanya 3 persen, sekarang naik 7 persen dengan jumlah entitas yg lebih banyak," ujar Hadi di Istana Negara, Senin (9/4).

Hadi menyebutkan, dengan hasil pemeriksaan tersebut, ada kenaikan 203 persen dibanding tahun lalu. Dia menegaskan bahwa tidak ada intervensi terhadap pemeriksaan LKPP dan LKPD. "Itu kemajuan-kemajuan, faktanya di daerah," tambahnya.

Presiden SBY tidak memberikan tanggapan dan pandangan khusus dari hasil audit LKPP dan LKPD. Menurutnya, Presiden tentu akan mempelajari dan menindaklanjuti hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Sepanjang tidak sesuai ketentuan tentu Presiden akan tanyakan, tetapi semua koridor yang berlaku tentu tidak ada yang dipersoalkan," ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden menerima Ketua BPK Hadi Purnomo, Wakil Ketua BPK Rizal Djalil dan anggota BPK lain seperti Hasan Bisri, Barullah Akbar, Sapto Amal Damandari di Istana Negara.

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atau audit atas LKPP dan LKPD 2011. Salah satu yang dilaporkan adalah, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 121 triliun dari penyimpangan penggunaan dan pengelolaan anggaran.

"Telah dikembalikan Rp 30,3 triliun, selanjutnya tentu akan kita tindak lanjuti," ucap Hadi. Dengan demikian, lebih dari Rp 90 triliun uang negara belum dikembalikan.

 
 
(mdk/oer)

TOPIK TERKAIT

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami