Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Indonesia Siap Lawan Uni Eropa soal Diskriminasi Kelapa Sawit

Indonesia Siap Lawan Uni Eropa soal Diskriminasi Kelapa Sawit Kelapa Sawit. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta agar Dewan Negara-Negara Penghasil Kelapa Sawit (CPOPC) dapat menyamakan standar kelapa sawit berkelanjutan guna melawan diskriminasi dari Uni Eropa.

Menko Airlangga menilai bahwa saat ini, dua negara penghasil terbesar kelapa sawit dunia yakni Indonesia dan Malaysia memiliki standar sawit berkelanjutan masing-masing. Indonesia memiliki standar ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), sementara Malaysia memiliki MSPO (The Malaysian Sustainable Palm Oil).

"Kita tidak bisa menghadapi Eropa dengan 'multiple standard' di mana CPOPC antara Indonesia dan Malaysia belum duduk, jadi itu dulu diselesaikan. Dengan itu selesai akan memudahkan kampanye di negara-negara lain," kata Airlangga dalam Forum Dewan Negara-Negara Penghasil Kelapa Sawit (CPOPC) yang digelar di Jakarta, Jumat (7/2).

Saat ini, negara-negara penghasil kelapa sawit dihadapkan pada isu rencana Uni Eropa meningkatkan standar batas aman terhadap kontaminan 3-monochlorpropanediol (3-MCPD) dalam minyak makan.

Uni Eropa (UE) pada 2021 akan menerapkan batas 2,5 ppm terhadap kontaminan 3-MCPD yang ditemukan dalam minyak kelapa sawit sebagai bahan makanan. Sementara pada minyak nabati lain, khususnya yang diproduksi di UE seperti minyak canola, sunflower, rapeseed, hingga kedelai hanya ditetapkan 1,25 ppm.

CPOPC telah menyatakan keberatan atas kebijakan dua batas maksimum 3-MCPD UE tersebut. Pasalnya, batasan maksimum 3-MCPD sebesar 2,5 ppm adalah batas keamanan (safety level) yang dapat diterima untuk konsumsi. Dengan demikian UE juga perlu menerapkan satu batas maksimum yang berlaku untuk semua minyak nabati.

Uni Eropa Diskriminatif

Airlangga pun menilai bahwa keputusan UE tersebut selain diskriminatif, juga meningkatkan hambatan perdagangan nontarif. Apalagi, hampir 80 persen dari produksi minyak sawit Indonesia digunakan di pabrik bahan pangan.

"EU ini meningkatkan 'trade barrier' dengan mencoba merumuskan standar yang lebih tinggi lagi. Hal ini tidak bisa kita biarkan, apalagi Indonesia salah satu ekspor utamanya dari kelapa sawit," kata Airlangga.

Dia juga meminta agar negara-negara CPOPC harus bersatu untuk mengatasi hambatan perdagangan minyak sawit, termasuk kampanye negatif yang dilakukan beberapa negara. Contohnya, minyak sawit yang disebut sebagai minyak nabati hasil deforestasi.

"Di sini sebaiknya kita tak hanya memikirkan deforestasi, tapi juga masalah keberlanjutan lingkungan ketika memproduksi CPO. Semua stakeholders, dari pelaku industri minyak sawit, peneliti sampai pemerintah, harus bergerak dalam usaha kolektif ini, sehingga dapat meningkatkan kualitas CPO dan produk konsumsi lainnya," kata dia.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Produksi Kelapa Sawit Indonesia Diprediksi Turun di 2024, Ini Faktor Penyebabnya
Produksi Kelapa Sawit Indonesia Diprediksi Turun di 2024, Ini Faktor Penyebabnya

Tantangan kedua, yaitu tidak jelasnya kepastian hukum dan kepastian berusaha.

Baca Selengkapnya
Kebun Sawit Terluas di Dunia Ternyata Ada di Indonesia, Ini Dia Perusahaan Pengelolanya
Kebun Sawit Terluas di Dunia Ternyata Ada di Indonesia, Ini Dia Perusahaan Pengelolanya

Kebun sawit terbesar di dunia seluas 586 ribu Ha dan diharapkan menyentuh 708 ribu Ha dalam satu dasawarsa.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemprov Sumsel Siapkan 1.000 Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM
Pemprov Sumsel Siapkan 1.000 Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak kedua di dunia dengan 86,7% populasi beragama muslim.

Baca Selengkapnya
Mengintip Persiapan Pencoblosan Pemilu di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini
Mengintip Persiapan Pencoblosan Pemilu di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Penduduk di Perbatasan Skouw RI-PNG ada suku dari berbagai daerah di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Tak Banyak Orang Tahu, Metode Ini Bisa Jadi Salah Satu Cara Capai Swasembada Daging Sapi di Indonesia
Tak Banyak Orang Tahu, Metode Ini Bisa Jadi Salah Satu Cara Capai Swasembada Daging Sapi di Indonesia

Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (Siska) merupakan suatu program yang mengintegrasikan ternak dengan kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare
Pemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Waspadai Sejumlah Jenis Ikan yang Bisa Menyebabkan Haus setelah Dimakan, Tidak Cocok untuk Sahur
Waspadai Sejumlah Jenis Ikan yang Bisa Menyebabkan Haus setelah Dimakan, Tidak Cocok untuk Sahur

Ikan merupakan makanan sehat tapi sejumlah cara memasak bisa membuatnya malah menyebabkan rasa haus sehingga tidak cocok untuk sahur.

Baca Selengkapnya
Menkop Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda, Mendag: Nanti Setahun Lagi Enggak Siap, 10 Tahun Lagi juga Enggak Siap
Menkop Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda, Mendag: Nanti Setahun Lagi Enggak Siap, 10 Tahun Lagi juga Enggak Siap

Menurut Zulhas, kebijakan ini diterapkan demi konsumen di Indonesia. Mereka berhak mendapatkan produk yang tidak hanya halal, tetapi juga aman dan sehat.

Baca Selengkapnya