Pemangkasan volume impor daging sapi tersebut dilakukan Bapanas disaat kebutuhan rakyat sedang sangat besar.
Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyebut bahwa kuota impor daging sapi seharusnya mengacu kepada rekomendasi Kementerian Pertanian.
"Harusnya kuota itu ditetapkan dalam rakor yang dipimpin Menko Perekonomian. Bapanas yang mengeksekusi dan Kemendag," kata Khudori seperti ditulis Liputan6.com di Jakarta, Selasa (6/2).
Dia menyampaikan hal itu menanggapi adanya dugaan pemangkasan volume impor daging sapi yang sudah ditetapkan sebesar 400 ribu ton menjadi 147 ribu ton.
Pemangkasan volume impor daging sapi tersebut dilakukan Bapanas disaat kebutuhan rakyat sedang sangat besar.
Khudori menerangkan, dalam tugasnya Kemendag akan mengeluarkan persetujuan impor. Kemudian, Bapanas bertugas untuk memberikan penugasan impor tersebut.
“Kemendag ngeluarin persetujuan impor. Bapanas penugasan diberikan ke siapa. Ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang neraca komoditas,” papar dia.
Khudori menerangkan, bahwa kuota impor merupakan bagian dari data yang ada di neraca komoditas termasuk soal pasokan dan suplai.
Sebelumnya, BUMN di sektor pangan mengakui bahwa mewujudkan swasembada pangan bukanlah hal yang mudah. Salah satunya untuk daging sapi.
VP Perencanaan Strategis dan Transformasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI, Dipta Erlangga, mengungkapkan, sulit untuk mencari lahan peternakan sapi yang luas dan sesuai di Indonesia. Terutama dengan hijauan yang mencukupi, sehingga penggemukan sapi bisa optimal.
“Berbeda dengan Australia, di mana lahan peternakannya itu bisa seluas Pulau Bali untuk satu perusahaan. Jadi, sapinya itu dilepas gitu aja sampai yang punya juga nggak tahu berapa jumlah sapinya,” ujar Dipta dalam BUMN Holding Outlooks 2024, Selasa (14/11/2023).
”Jadi akan sangat sulit kalau (swasembada) untuk bidang peternakan sapi,” katanya.
Namun, Indonesia tentunya masih punya kesempatan lain untuk meningkatkan produksi lokal, salah satunya beras dan gula.
“Pemerintah juga sudah mencanangkan agar kita bisa mencapai swasembada gula pada tahun 2027/2028,” ungkap Dipta.
Tambahan kuota impor ini jadi pelengkap izin impor sebanyak 2 juta ton yang sudah diproses lebih dahulu.
Baca Selengkapnya
Saat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8 Tahun 2024 yang efektif berlaku per 17 Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Pemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.
Baca Selengkapnya
Bea Cukai berkomitmen untuk mendukung memperlancar proses impor di pelabuhan
Baca Selengkapnya
Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait sebanyak 26.415 kontainer berisi barang impor aneka komoditas tertahan di sejumlah pelabuhan.
Baca Selengkapnya
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca Selengkapnya
Namun demikian, Bulog belum mendapatkan dokumen penugasan secara resmi dari pemerintah.
Baca Selengkapnya
Permendag 8 2024 memberikan relaksasi terhadap tujuh kelompok barang. Antara lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas dll.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi