Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi XI DPR Nilai Kinerja OJK Belum Optimal Sepanjang 2021, Ini Indikatornya

Komisi XI DPR Nilai Kinerja OJK Belum Optimal Sepanjang 2021, Ini Indikatornya OJK. ©2013 Merdeka.com/Harwanto Bimo Pratomo

Merdeka.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai, kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak optimal di sepanjang tahun 2021. Menyusul, banyaknya sejumlah permasalahan di sektor jasa keuangan yang belum mampu diatasi oleh regulator pada tahun ini.

"Komisi XI DPR RI menilai bahwa kinerja OJK pada tahun 2021 tidak optimal dan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Khususnya dalam hal perlindungan konsumen, pembelaan hukum untuk konsumen, pengawasan pinjaman online, dan literasi keuangan," tulis rancangan kesimpulan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama OJK, Jakarta, Senin (13/12).

Anggota Komisi XI asal fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengungkapkan, selama ini kinerja OJK masih belum optimal dalam melakukan pengawasan maupun pembelaan terhadap masyarakat selaku konsumen. Bahkan, OJK dinilai asik dengan dunianya sendiri.

"Kita melihat OJK asik dengan dirinya sendiri, seperti berada di menara gading yang tidak membumi," kerasnya.

Mansinton mencontohkan, di tahun ini banyak kasus-kasus yang merugikan konsumen namun tidak dapat diselesaikan secara baik oleh OJK. Sehingga, kasus-kasus tersebut harus diselesaikan secara hukum.

"Sementara tugas-tugas OJK berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2011 itu mandatnya melakukan edukasi, perlindungan, dan pembelaan," terangnya.

Tak Jalankan Masukan DPR

Senada, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Vera Febyanthy menyatakan, OJK tidak mengindahkan masukan dari DPR terkait peningkatan kualitas pengawasan terhadap industri keuangan sejak April 2021 lalu. Sehingga, muncul sejumlah persoalan yang merugikan konsumen dalam beberapa waktu terakhir.

"Sebetulnya sudah kita ingatkan di bulan April namun tidak dilakukan ini sayang sekali. Padahal, saat bulan April lalu kalau bisa dioptimalkan ini tidak akan terjadi mengenai beberapa pengaduan yang datang ke DPR," terangnya.

Untuk itu, Komisi XI DPR RI meminta OJK segera berbenah untuk mengantisipasi persoalan serupa yang timbul di kemudian hari. Antara lain dengan memperbaiki kualitas perlindungan konsumen, pembelaan hukum untuk konsumen, pengawasan pinjaman online ilegal, hingga mendongkrak literasi keuangan di Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menerima keputusan hasil rapat bersama Komisi XI DPR RI tersebut, menyusul adanya kesepakatan bersama. Dia pun meminta maaf atas capaian kinerja sepanjang tahun ini.

"Pimpinan sebenarnya kalo tadi sudah disepakati dan memang sudah di diskusikan kami hanya bilang terima kasih, nggak ada pernyataan lagi. Kami dalam kapasitas menerima, terima kasih, dan mohon maaf kalau selama ini (kinerja) kurang berkenan. Itu saja, terima kasih," bebernya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).

Baca Selengkapnya
Izin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS
Izin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS

Izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana
Kompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana

Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
Pertumbuhan DPK Perbankan Melambat per November 2023, OJK Ungkap Penyebabnya
Pertumbuhan DPK Perbankan Melambat per November 2023, OJK Ungkap Penyebabnya

Di sisi lain likuiditas industri perbankan pada bulan November 2023 dalam level yang memadai.

Baca Selengkapnya
Komisi XI Ingatkan OJK, Hati-hati Buka Izin Pendaftaran Pinjol
Komisi XI Ingatkan OJK, Hati-hati Buka Izin Pendaftaran Pinjol

OJK menyebut akan mencabut moratorium perizinan terhadap entitas pinjol baru yang khusus bergerak di sektor produktif dan UMKM.

Baca Selengkapnya
OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Melalui Pesantren
OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Melalui Pesantren

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, OJK Sebut 20 BPR Bakal Ditutup Sepanjang Tahun 2024
Siap-Siap, OJK Sebut 20 BPR Bakal Ditutup Sepanjang Tahun 2024

Secara keseluruhan, pertumbuhan BPR di Indonesia masih bagus. Namun masih terdapat beberapa BPR yang bermasalah.

Baca Selengkapnya