Negara Kantongi Pajak Rp149 Triliun Sepanjang Januari 2024, Pajak Karyawan Naik Tinggi
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut penerimaan pajak masih tumbuh positif.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut penerimaan pajak masih tumbuh positif.
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak per Januari 2024 sebesar Rp149,25 triliun atau 7,5 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut penerimaan pajak masih tumbuh positif.
"Penerimaan pajak 2024 Januari telah mengumpulkan Rp149,25 triliun ini artinya dari 7,5 persen dari target APBN sudah kita kumpulkan untuk PPh non migas sudah Rp83,69 triliun PPN & PPnBM Rp57,76 triliun PBB Rp810 miliar dan PPh Migas Rp6,99 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (22/2).
Dari keseluruh penerimaan pajak sebesar Rp149,25 triliun, penerimaan terbesar berasal dari PPN.
Kata Sri Mulyani, penerimaan pajak dari aktivitas kegiatan PPN dalam negeri dan impor tumbuh positif. Meskipun PPN impor masih flat.
"Dari PPn impor kita meskipun flat karena tadi terpengaruh dengan kinerja impor kita yang mengalami Pelemahan sedangkan total PPN dalam negeri masih terlihat trend positif," ujarnya.
Kemudian untuk PPh 21 juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Hal itu mencerminkan adanya peningkatan dari jumlah penyerapan Tenaga Kerja dan perbaikan dari gaji atau upah.
"Ini adalah salah satu trend dan indikator yang cukup positif dan menggembirakan. Artinya dengan PPH 21 pajak karyawan kalau jumlahnya meningkat kenaikannya cukup tajam ini berarti dari tingkat pasar tenaga kerja apakah tenaga kerja meningkat atau gaji meningkat sehingga kontribusi dari pph-nya mengalami kenaikan," tutupnya.
Per Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca SelengkapnyaJika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaSejumlah pajak yang sudah disetor ke pemerintah. Di antaranya, PPh atas transaksi kripto terkumpul Rp52 miliar.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaKepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaDJP mengundur target implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi pada 1 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaIa kebanjiran pesanan berbagai alat peraga kampanye untuk Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca Selengkapnya