Khawatir Regulasi Mobil Listrik Berubah, Hyundai Minta Dua Hal Ini ke Presiden Jokowi

Dalam konteks pengembangan pasar EV di Indonesia, Fransiscus meminta dua hal kepada pemerintah Indonesia, saat acara diskusi oleh media Tempo, baru-baru ini:

1. Pemerintah konsisten membedakan antara EV yang diimpor utuh (CBU) dan EV dirakit di Indonesia (CKD). Sebab model EV CKD mengundang investasi masuk, seperti Hyundai bangun pabrik di Indonesia.
Memang kami mendapat insentif seperti tax holiday, tapi kalau penjualan unitnya tidak didukung pemerintah, percuma.
"Kami harap EV CKD/lokalisasi dapat apresiasi, pajak penjualannya dikurangi seperti sekarang PPN hanya 1 persen. EV CBU jangan disamakan CKD," ujar Fransiscus.

Apalagi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) diminta naik oleh pemerintah Indonesia bagi EV CKD.

"Kami diwajibkan EV CKD punya komponen lokal meningkat menjadi 60 persen pada 2026," jelasnya.

2. Pemerintah konsisten mendukung pengembangan EV dan percepatannya di Indonesia. Caranya mempertahankan pajak emisi antara mobil zero carbon dan reduction carbon.

Menurut informasi yang dihimpun merdeka.com, pemerintah ada wacana untuk mengubah kebijakan pajak emisi antara mobil listrik berbasis baterai dan mobil hybrid.

Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Kartasasmita menegaskan insentif pajak impor EV secara CBU merupakan strategi peningkatan kapasitas produksi industri EV. Sebab calon investor dapat menjajal pasar domestik lebih dahulu. Namun, insentif ini hanya diberikan pada calon investor yang telah menyerahkan rencana investasinya ke pemerintah.

Rencananya: penurunan beamasuk EV CBU dari 50% menjadi 0%, serta peniadaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPmBM) EV CBU sebesar 125%. Kuota impor EV CBU bisa ditambah seiring realisasi investasi di dalam negeri. Namun, jika investor mencabut rencananya, setelah melihat produknya gagal di masa insentif, bakal dapat sanksi.