BPK Temukan Persoalan di Program Penanganan Kemiskinan Pemprov Kepri

BPK Temukan Persoalan di Program Penanganan Kemiskinan Pemprov Kepri
Ilustrasi kemiskinan. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki
NEWS | 21 Mei 2022 23:33 Reporter : Ya'cob Billiocta

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti program penanganan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), meskipun mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.

"BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan daerah, turut mengawal salah satu program prioritas nasional, yaitu pengentasan kemiskinan," kata Auditor Utama Investigasi BPK Hery Subowo di Tanjungpinang, Sabtu (21/5). Dikutip dari Antara.

Dari hasil pemeriksaan LKPD tersebut, BPK menemukan beberapa persoalan yang perlu diperbaiki Pemprov Kepri dalam upaya penanggulangan angka kemiskinan.

Hery merinci, antara lain Pemprov Kepri belum optimal menyelaraskan upaya penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Kemudian, Pemprov Kepri belum maksimal memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan akurat dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan.

"Pemprov Kepri juga belum sepenuhnya melaksanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan," ujar Hery.

Oleh karenanya, BPK merekomendasikan agar Pemprov Kepri dapat menyusun dan menggunakan data basis terpadu yang akurat dalam menanggulangi kemiskinan.

Selain itu, meminta Kepala Dinas (OPD) menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam menetapkan sasaran penerima manfaat atas program penanggulangan kemiskinan.

Lebih lanjut Hery mengutarakan berdasarkan hasil pengukuran kemiskinan BPS 2021, Provinsi Kepri menempati urutan keenam dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia.

Dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, menurut data BPK, angka kemiskinan di daerah tersebut selalu berada di bawah rata-rata nasional.

"BPK mengapresiasi upaya pengentasan kemiskinan di lingkup Pemprov Kepri, namun memang ada beberapa persoalan yang perlu dibenahi supaya penanganannya lebih maksimal," ujar Hery.

Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memastikan menindak lanjuti persoalan maupun rekomendasi BPK RI terhadap program penanganan kemiskinan di daerah tersebut.

Menurutnya, penanganan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, salah contohnya mendorong program rehabilitasi rumah tak layak huni (RTLH) yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat khususnya kurang mampu.

"Kita upayakan bagaimana jumlah penduduk miskin di Kepri terus menurun, meski angka kemiskinan saat ini relatif rendah, yakni urutan keenam terendah se-Indonesia," ucap Ansar. (mdk/cob)

Baca juga:
Langkah Pemerintah Batalkan Rencana Kenaikan Harga BBM Hingga Tarif Listrik Tepat
Diduga Terimpit Masalah Ekonomi, Warga Jayanti Tangerang Ceburkan Diri ke Sumur
Penjelasan Lurah Tegal Alur soal Balita Gizi Buruk: Orangtua Tak Izinkan Dibawa ke RS
Pengentasan Kemiskinan di Jateng Tuai Pujian, Ini Kata Akademisi
Pemerintah Target Pertumbuhan Ekonomi 5,9 Persen dan Kemiskinan 7,5 Persen di 2023
Pemerintah Pastikan Tak Abai Soal Kondisi Ekonomi Masyarakat

TOPIK TERKAIT

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami