Ratusan Nakes Dipecat Gara-Gara Minta Naik Gaji, Ini Penjelasan Bupati Manggarai NTT
Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) Herybertus G.L Nabit memecat sebanyak 249 nakes dengan tidak memperpanjang Surat Perintah Kerja (SPK) 2024.
Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) Herybertus G.L Nabit memecat sebanyak 249 nakes dengan tidak memperpanjang Surat Perintah Kerja (SPK) 2024.
Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) Herybertus G.L Nabit memecat sebanyak 249 nakes dengan tidak memperpanjang Surat Perintah Kerja (SPK) 2024.
Pemecatan itu dikabarkan dilakukan imbas para nakes yang meminta perpanjangan SPK dan kenaikan upah serta tambahan penghasilan.
Heribertus mengatakan, pihaknya sudah berusaha mempertahankan keberadaan para nakes sejak tahun lalu. Meskipun, sebenarnya ada aturan yang membolehkan pemerintah daerah memecat nakes.
Heribertus mengatakan, pihaknya berpandangan keberadaan para nakes masih sangat dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas guna memastikan tercapainya target-target pembangunan di bidang kesehatan.
Selain itu, Pemkab Manggarai juga tidak ingin angka pengangguran meningkat tajam yang akan berdampak pada banyak hal.
Dia menjelaskan, pada pertengahan Februari 2024, para nakes secara bersama-sama menemui pemerintah daerah yang diwakili Sekda Manggarai untuk menyampaikan beberapa aspirasi.
merdeka.com
Heribertus mengatakan, pada 6 Maret 2024, para nakes kembali melakukan aksi demo guna menyuarakan tuntutan-tuntutan yang sama. Mereka meminta Pemkab Manggarai agar mengusulkan pengangkatan formasi sebanyak-banyaknya untuk nakes kategori tertentu menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tanpa tes.
Kemudian agar nakes dengan kategori tertentu ditempatkan di puskesmas, Dinas Kesehatan membagikan Surat Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, serta agar nakes non-ASN diberikan upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR).
Menurut Heribertus, ada beberapa aspirasi yang sudah disampaikan berulangkali dan ditindaklanjuti. Ada juga yang sudah disampaikan ke pemerintah pusat karena memang merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Hal ini juga sudah disampaikan berulang kali," kata Heribertus.
"Intinya bahwa apa yang disampaikan pada saat demo di DPRD bukanlah hal baru, tetapi merupakan hal yang diulang-ulang," katanya.
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, untuk segera mengatasi kasus pemecatan 249 tenaga kesehatan di Manggarai.
"Itu harus segera diatasi masalah ini, siapa yang menggantikan atau apakah ada peluang yang dipecat ini dipanggil kembali,” kata Edy.
Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat setempat tidak terganggu.
Dia mengatakan meskipun kepala dinas kesehatan setempat menyatakan sudah ada redistribusi tenaga kesehatan, namun jika kasus itu dibiarkan berlarut, maka akan menjadi masalah.
Edy juga mengaku khawatir pemecatan tersebut akan mempengaruhi penilaian dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Mengenai tuntutan para nakes, Edy menilai hal yang wajar, terutama karena mereka sudah mengabdi beberapa tahun.
merdeka.com
Anies-Cak Imin menjanjikan untuk memberikan tunjangan khusus bagi tenaga kesehatan (nakes).
Baca SelengkapnyaKasi Humas Porlesta Manado, Ipda Agus Haryono belum bisa mendetailkan terkait alasan kunjungan dari Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengatakan dirinya salah satu Panglima TNI yang memperkuat netralitas prajurit setiap ada pesta demokrasi.
Baca SelengkapnyaMantan Danjen Kopassus ini lalu cerita bahwa dulu sering mengunjungi Nusakambangan.
Baca SelengkapnyaPada usianya menginjak 24 tahun, dia memutuskan untuk merantau ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemungutan suara susulan salah satunya karena musibah banjir.
Baca SelengkapnyaPetani di Sragen tak lagi menggunakan jebakan listrik untuk memberantas hama tikus. Pasalnya, 23 nyawa melayang akibat perangkat itu selama 4 tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaJadi Tersangka, Begini Akal-Akalan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Samarkan Aset Rp100 M Lebih
Baca SelengkapnyaRelawan Ganjar Pranowo, KawanJuangGP menggelar peta rakyat di Lapangan Baru Jati, Kabupaten Bandung, Selasa (28/11)
Baca Selengkapnya