PPP gagal memenuhi syarat 4 persen suara untuk bisa lolos parlemen
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pengisian kursi DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan, Jumat (3/5).
Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 terkait penetapan hasil pemilu secara nasional, PPP tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen, sehingga PPP tidak bisa mengirim satu pun calon anggota legislatifnya ke Senayan.
Namun dalam permohonannya, PPP ingin MK bisa mengkonversi suara yang didapatnya jadi kursi di DPR sehingga PPP mempunyai perwakilan di legislatif.
Alasannya, MK berdasarkan keputusan lain sudah menghapus aturan ambang Parlemen batas 4 persen.
kata kuasa hukum Pemohon, Iqbal Tawakkal Pasaribu di Ruang Sidang Pleno Gedung 1 MK, Jakarta Pusat, seperti dikutip Sabtu (4/5).
Pemohon menjelaskan, PPP memperoleh 5.878.777 suara atau sama dengan 3,87 persen secara nasional, artinya hanya kurang 193.088 suara untuk bisa lolos ambang batas parlemen.
Maka dari itu, Pemohon meminta MK mengkonversikan suaranya yang ada menjadi kursi DPR RI agar rakyat yang telah memilih PPP memiliki wakilnya di legislatif.
“Pemohon meminta Mahkamah menyatakan perolehan suara sah sebesar 5.878.777 yang diperoleh berhak dikonversi menjadi kursi DPR RI serta memerintahkan Termohon mengkonversi perolehan suara sah anggota DPR Tahun 2024 yang diperoleh Pemohon sebesar 5.878.777 di Pemilu Tahun 2024 secara nasional menjadi kursi DPR RI,” ujar Iqbal dalam petitumnya.
Jika petitum itu ditolak, Iqbal meminta mahkamah mengabulkan petitum lain yaitu membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB hasil pemilihan umum anggota DPR RI Tahun 2024 pada dapil Provinsi Papua Pegunungan (Konversi PT 4 persen) dan anggota DPRD Kabupaten Yahukimo pada Dapil 5.
“Pemohon juga meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pemilu anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan serta menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan suara partai lainnya yang benar untuk pemilu anggota DPRD Yahukimo Dapil 5 sebagai berikut: PPP perolehan suara yang benar 18.704 suara,” Iqbal menandasi.
Sebagai informasi, permohonan PPP tercatat dengan nomor Perkara Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini disidangkan di Panel 1 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.
PPP gagal memenuhi syarat 4 persen suara untuk bisa lolos parlemen
Pada Pemilu 2024 suara PPP hanya mencapai 3,87 persen atau kurang 0,13 persen dari batas ambang parlemen.
Baca Selengkapnya
Kondisi yang dialami PPP di Pemilu 2024 telah menimbulkan ketidakadilan.
Baca Selengkapnya
Golkar menilai dalil permohonan Partai NasDem yang menyatakan suaranya berkurang sebanyak 494 suara pada 60 TPS adalah mengada-ada.
Baca Selengkapnya
Perebutan kursi antara calon anggota DPR petahana dan wajah baru tersaji di beberapa daerah.
Baca Selengkapnya
sidang perdana besok merupakan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda menyiapkan permohonan pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.
Baca Selengkapnya
PPP hanya meraih 3,87 persen suara dalam pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Dugaan atas penambahan suara PKB di TPS 10 Kelurahan Bareng Lor, Klaten Utara tidak benar dan tidak berdasar.
Baca Selengkapnya
Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo merupakan salah satu tanda kemungkinan itu.
Baca Selengkapnya
Rapat pleno KPU sempat sengit karena membludaknya jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi