Puan: DPR Bukan Sekadar Pemberi Stempel Undang-undang

Puan: DPR Bukan Sekadar Pemberi Stempel Undang-undang
Ketua DPR ikut Upacara Hari Lahir Pancasila secara virtual. ©Liputan6.com/Johan Tallo
NEWS | 1 September 2020 12:25 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, kinerja legislasi DPR tidak hanya diukur dari kuantitas undang-undang yang disahkan. Namun, kualitas dari produk legislasi yang dihasilkan DPR. Karena itu, selama pembahasan RUU hingga pengambilan keputusan terjadi dinamika perbedaan pendapat.

"Ini menunjukkan bahwa DPR RI bukanlah sekadar menjadi 'pemberi stempel' pada RUU untuk menjadi UU. DPR RI berkomitmen menjalankan tugas legislasi dengan prinsip demokrasi yang berkeadaban, berlandaskan pada Pancasila," ujar Puan dalam pidato laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2019-2020 pada Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka ulang tahun ke-75 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9).

Puan juga menjanjikan DPR membuka ruang partisipasi bagi masyarakat Indonesia dalam setiap pembahasan Rancangan Undang-Undang.

"Menjadi komitmen DPR RI dalam setiap pembahasan RUU untuk membuka ruang bagi partisipasi rakyat dalam memberikan aspirasi, kritik, dan masukan agar kualitas produk legislasi memiliki legitimasi yang kuat," kata politikus PDIP ini.

Dia menuturkan, komitmen kinerja legislasi DPR tidak berkurang meski di tengah pandemi Covid-19. DPR beradaptasi dengan kondisi pandemi dan menerapkan protokol kesehatan ketat agar bisa menjalankan fungsi legislasi.

"DPR RI telah menetapkan 248 RUU dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 dan 37 RUU Prioritas Tahun 2020 sebagai Prioritas RUU hasil penyesuaian dengan situasi pandemi Covid-19," ucapnya.

2 dari 2 halaman

Capaian DPR di Periode Ini

Saat ini DPR telah menyelesaikan 6 RUU, 10 RUU dalam pembahasan tingkat I, dan 19 RUU dalam penyusunan.

Beberapa RUU yang telah disahkan menjadi undang-undang adalah, RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss, serta RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerjasama dalam Bidang Pertahanan pada 14 Juli 2020.

"Perkembangannya adalah sebagai berikut, yakni 6 RUU telah selesai pembahasan dan telah disahkan menjadi UU, 10 RUU sedang dalam pembicaraan Tingkat I, dan 19 RUU dalam tahap penyusunan," ujar Puan.

(mdk/eko)

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami