Dugaan adanya kecurangan pada PIlpres 2024, membuat isu pemakzulan Jokowi muncul.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) merespons isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam 'Petisi 100'.
Menurutnya wacana tersebut merupakan persoalan hukum yang patut dibicarakan ahli hukum. JK pun memilih tak banyak komentar.
"Itu masalah hukum, saya kira mungkin biar para-para ahli hukum yang membicarakannya. Kita tidak tahu itu," kata JK di Bandar Udara Arung Palakka, Bone, Sulawesi Selatan, Rabu (17/1/2024).
Diketahui, isu pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali bergulir jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sejumlah pejabat dan tokoh pun ramai-ramai menanggapi isu pemakzulan Jokowi yang kembali mencuat jelang pelaksanaan Pemilu 2024 yang kian dekat.
Wacana pemakzulan Presiden Jokowi ini mencuat setelah beberapa tokoh yang tergabung dalam 'Petisi 100' mendatangi Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Mahfud yang juga merupakan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 itu mengungkapkan, ada 22 tokoh dari Petisi 100 yang datang ke kantornya. Mereka di antaranya adalah Faizal Assegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letjen TNI Mar (Purn) Suharto.
"Ada 22 tokoh yang datang ke kantor saya. Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi," ujar Mahfud Md, Selasa (9/1).
Kedatangan mereka juga untuk melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Mereka menyampaikan, tidak percaya, Pemilu 2024 ini berjalan curang. Oleh sebab itu nampaknya sudah berjalan kecurangan-kecurangan. Sehingga mereka minta ke Menko Polhukam untuk melakukan tindakan," kata Mahfud.
Dugaan adanya kecurangan pada PIlpres 2024, membuat isu pemakzulan Jokowi muncul.
Menurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca Selengkapnya
Politisi senior Golkar ini hanya meminta publik menunggu saja.
Baca Selengkapnya
JK mengaku masih menunggu hasil penghitungan suara resmi.
Baca Selengkapnya
Mahfud tak ambil pusing atas pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi
Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla mengkritik cara pembagian bantuan sosial atau bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
JK mengatakan seorang calon pemimpin harus bisa membawa rakyatnya menuju kebaikan.
Baca Selengkapnya
Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
Baca Selengkapnya
JK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.
Baca Selengkapnya
Jokowi menanggapi pertanyaan tersebut sambil bergurau.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi