Menurut dia, sejumlah Presiden Jokowi seolah tidak pro terhadap tegaknya demokrasi.
Ubedilah mencontohkan, salah satunya dalam sikap pemerintah yang mendukung Revisi UU KPK pada 2019.
"Setelah revisi UU KPK itu, Presiden seolah-olah memberi ruang pada jajarannya untuk bertindak koruptif, tapi bermain ‘cantik'," ujar Ubedilah, Jumat (15/12)
Ubedilah juga menyinggung praktik nepotisme di pemerintahan Jokowi. Ubedilah menegaskan, nepotisme itu sangat merusak demokrasi.
"Dan sekarang semakin terbukti, karena Gibran anak Presiden, dia bisa jadi calon wakil presiden," ujar Ubedilah.
Jokowi, sambung Ubedilah, juga tak mendengar aspirasi publik yang menolak UU Omnibus Law.
UU yang dinilai mengandung pemiskinan sistemik itu tetap disahkan meski banyak penolakan.
Dan tidak didengarnya berbagai aspirasi rakyat itu, menurut Ubedilah, membuat indeks demokrasi kita anjlok hingga skor 6.30.
"Itu menunjukkan bahwa di rezim saat inilah, indeks demokrasi terburuk kita peroleh," ujar Ubedilah.
Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi berita untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menurut Ubedilah, era Jokowi ini telah masuk pada New Authoritarianism.
Dalam otoritarianisme baru ini, tindakan otoriter rezim berlindung di balik regulasi.
Ubedilah juga menyinggung kasus Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik.
Menurut Ubedilah, Jokowi hanya diam saja saat citra MK dipertaruhkan.
Masalah turunnya indeks demokrasi di era Jokowi sempat disinggung oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat perdana pada (12/12) lalu.
Apa kata Jokowi?
"Ya itu sebagai evaluasi," kata Jokowi sembari tersenyum, di Kawasan Monas, Jakarta, Jumat (15/12).
Menurut Jokowi, dalam masa pemerintahannya tidak pernah melakukan pembatasan masyarakat untuk berbicara.
Bahkan ia mencontohkan dirinya juga kerap dicaci-maki oleh masyarakat.
"Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun, dalam berbicara, dalam berpendapat ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan juga biasa-biasa saja," tegas Jokowi.
Di sisi yang sama, Jokowi menegaskan, pemerintahannya tidak pernah melarang siapapun melakukan aksi demo.
"Di Patung Kuda, di depan Istana juga demo juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada. Juga enggak ada masalah," tutur Jokowi.
Ubedilah Badrun Kritik Indeks Demokrasi Turun di Era Jokowi
Follow
Rekomendasi
