Ungkit Bagi-Bagi Bansos, JK Duga Ada Pengkondisian Suara Rakyat untuk Pemilu 2024

Mantan Ketum Golkar ini kemudian mengungkit soal rentetan bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan oleh pemerintah kepada masyarakat pada masa pemilu 2024.

JK tak berani memberikan penilaian terhadap hal tersebut. Sebab, menurutnya, kewenangan dari DPR melalui hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu.

"Karena DPR yang mengatakan ada salah benarnya. Apa yang terjadi di 14, pengkondisian melihat situasi berapa besar yang dikeluarkan," ujar dia.

"Tidak boleh pengeluaran negara untuk hal yang sebanyak kebutuhan sosial itu. Kenapa bansos begitu besar pada bulan-bulan yang sama, tanggal-tanggal yang sama contohnya seperti itu," sambung dia. 

JK meminta, pihak-pihak terkait menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024. Dia menilai, ini bukan untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu.

Tapi, menurut JK, hak angket menjadi momentum untuk berbenah supaya pemilu ke depan jauh lebih baik.

"Apabila sistem yang sekarang ini terjadi lagi pada masa yang akan datang akan berulang, maka demokrasi yang kita harapkan menjadi sistem yang baik akan menjadi terbeli oleh kemampuan terkutuk. Kalau demokrasi sudah terbeli, dipengaruhi ditentukan oleh kelompok-kelompok tertentu, maka masa depan bangsa ini akan menjadi masalah besar," tutup JK.