Kisah Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh, Penumpasan Prajurit GAM oleh Pasukan Batalyon Infanteri 330 Tri Dharma

Operasi Militer Indonesia di Aceh atau disebut dengan Operasi Terpadu yang melibatkan pasukan Batalyon Infanteri 330 Tri Dharma ini berlangsung sejak 2001 hingga 2003 melawan pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Operasi ini mulai dilakukan setelah ultimatum selama dua minggu agar GAM menerima otonomi khusus untuk Aceh di bawah NKRI. Aktivitas militer ini menjadi yang terbesar setelah Operasi Seroja di tahun 1975 silam.

(Foto: Pixabay)

Meski dalam operasi tersebut banyak terlibat baku tembak antara pasukan militer dengan pemberontak GAM, namun banyak kejadian positif yang dicapai. Ribuan anggota GAM banyak yang terbunuh, tertangkap, hingga menyerahkan diri.

Salah satu kelompok yang berpengaruh dalam Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh ini adalah pasukan Batalyon Infantri 330 Tri Dharma. Mereka yang berhasil melumpuhkan panglima Gerakan Aceh Merdeka.

Kontak senjata tidak dapat terhindarkan antara pasukan Batalyon Infantri 330 Tri Dharma dengan kelompok GAM dalam komando Abdullah Syafi'i atau dikenal dengan Teungku Lah. Pertempuran ini berdurasi cukup panjang, dari pagi hingga menjelang sore hari.

Dari pertempuran baku tembak itu, Abdullah Syafi'i beserta pasukan GAM lainnya berhasil dilumpuhkan dan tewas.

Setelah melakukan kontak senjata dengan pasukan GAM, kelompok yang berada di bawah pimpinan Serka I Ketut Muliastra ini mendapatkan penghargaan berupa Wimpel Prestasi Yudha Perkasa Bhakti.

Pemberian penghargaan kepada prajurit Batalyon Infantri 330 Tri Dharma ini sebagai apresiasi negara atas keberhasilan serta prestasi dalam menjalankan tugas yang tidak mudah itu.

Setelah tewasnya panglima GAM, konflik masih terus berlanjut. Pada tahun 2003, pemerintah memberikan ultimatum untuk mengakhiri perlawanan dan menerima daerah otonom khusus dalam kurun waktu 2 minggu.

Namun, tawaran dari pemerintah Indonesia itu tidak disetujui oleh GAM. Akan tetapi Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa mendesak kedua belah pihak untuk menghindari konflik bersenjata.

Hal ini disebabkan prajurit militer yang terlibat dalam operasi tersebut tidak bisa membedakan mana warga sipil biasa dan warga yang menjadi bagian dari kelompok GAM.

Banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak terekspos dan sulit sekali menegakkan keadilan bagi anggota militer. Tongkat keadilan hanya berlaku bagi prajurit berpangkat rendah saja karena hanya menerima perintah dari atasan.