Anas mengatakan, proses kepindahan ini akan diikuti serentak oleh banyak kementerian/lembaga pusat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas memberikan bocoran terkait pemindahan PNS tahap awal ke IKN Nusantara atau ibu kota baru pada pertengahan 2024 ini.
Anas mengatakan, proses kepindahan ini akan diikuti serentak oleh banyak kementerian/lembaga pusat. Namun, tidak semua PNS yang berada di instansi tersebut akan langsung bermigrasi seluruhnya.
"Dulu kan kita sudah simulasikan. Bukan ada satu/dua, hampir seluruh kementerian/lembaga ada yang pindah sebagian PNS-nya. Tinggal deputinya deputi apa," ujar Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (11/1).
"Nah, misalnya KemenPAN-RB ini juga pindah. Tinggal deputi apa dulu yang prioritas," imbuh dia.
Dalam proses pemindahan awal ini, sejumlah instansi pusat akan mendapat prioritas. Mulai dari Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Terutama kementerian yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berlangsung. Misalnya Kementerian Keuangan Setneg, Seskab, PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR itu akan pindah duluan," ungkapnya.
Sebelumnya, Anas juga sempat melaporkan, pemerintah akan memindahkan 3.246 PNS ke IKN pada tahap pertama. Secara bertahap pemindahan tersebut akan dimulai pada bulan Juli-November 2024.
"ASN yang pindah pertama nanti dari 37 kementerian/lembaga. Rencananya sudah disiapkan 1.740 hunian untuk mereka," kata Anas, Sabtu, 16 Desember 2023.
Pemindahan PNS ke IKN bukan hanya sekadar relokasi fisik, tetapi juga sebuah transformasi dalam budaya kerja dan pelayanan publik.
Anas meminta setiap kementerian/lembaga mempersiapkan SDM yang akan pindah sesuai dengan kebutuhan jabatan dan layanan berdasarkan kompetensi masing-masing.
Menurutnya, pemindahan PNS ke IKN merupakan langkah strategis dalam memperkuat administrasi publik dan mendukung visi pembangunan nasional. Pemindahan IKN sekaligus menjadi momentum penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Proses pemindahan tersebut melibatkan berbagai upaya termasuk transformasi cara kerja atau simplifikasi proses bisnis, pelaksanaan pemerintahan digital, penataan manajemen ASN, dan penguatan koordinasi antar institusi, terutama pelibatan ASN pemda penyangga IKN.
"Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, aparatur negara, dan berbagai pihak terkait, diharapkan pemindahan ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," pungkas Anas.
Pemerintah tidak memaksa untuk pindah ke daerah pengabdian, tetapi PNS pun tidak boleh untuk menolak penugasan yang diberikan kepadanya.
Baca Selengkapnya
Azwar Anas tidak ingin ada kesenjangan kerja antar ASN
Baca Selengkapnya
Ingat, PNS Tak Netral saat Pemilu 2024 Bisa Kena Sanksi Pidana
Baca Selengkapnya
PNS yang berpindah ke IKN Nusantara gelombang pertama akan mendapat insentif yang lebih besar.
Baca Selengkapnya
Secara intensif Kementerian PAN-RB tengah mempersiapkan proses pemindahan ASN/PNS ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca Selengkapnya
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca Selengkapnya
Adapun PNS yang pindah pertama nantinya dari 37 Kementerian/Lembaga (K/L).
Baca Selengkapnya
Menteri PANRB, Azwar Anas mengingatkan agar PNS tidak memperpanjang libur lebaran.
Baca Selengkapnya
Pemerintah meminta PNS untuk tetap netral saat pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi