Pasca Refocussing, Kementerian ATR Serap Anggaran Rp2,5 Triliun
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, realisasi penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN pasca refocussing sampai 31 Mei 2021 mencapai Rp 2,56 triliun.
"Bisa kami representasikan, di sini capaian realisasi kita baru mencapai 28,84 persen sampai per akhir 31 Mei 2021," kata Sofyan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (7/6).
Sofyan menceritakan, sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal, Kementerian ATR/BPN mendapat alokasi Rp 8,9 triliun. Namun berkurang Rp 57 miliar pasca dialihkan untuk program vaksinasi dan pengadaan vaksin Covid-19.
Kemudian Kementerian Keuangan juga melakukan penghematan kembali sebesar Rp 122,7 miliar dalam rangka mengatasi masalah Covid-19 dan vaksinasi. "Sehingga DIPA awal 2021 yang Rp 8,9 triliun, kemudian setelah penghematan Rp 8,8 triliun, dan ada penghematan sekali lagi menjadi Rp 8,781 triliun," jelas Sofyan.
Berdasarkan data penyerapan per 31 Mei 2021, dia menyebutkan, Kementerian ATR/BPN telah merealisasikan anggaran untuk program dan kegiatan yang jadi dukungan prioritas nasional.
"Dari pemetaan, yang paling besar adalah peta bidang tanah, kemudian sertifikat hak atas tanah. Peta bidang tanah sudah 4,1 juta bidang. Realisasi sertifikat sampai 31 Mei baru 1,6 juta bidang. Itu bagian dari program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), untuk distribusi tanah dan lain-lain," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaAnas menyebut sembilan layanan prioritas akan jadi fondasi utama.
Baca SelengkapnyaJika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Namun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaMantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaIstana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaAksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnya