Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wakil Ketua Komisi VIII Soal Pungli: Idealnya Semua Bansos Langsung Ditransfer

Wakil Ketua Komisi VIII Soal Pungli: Idealnya Semua Bansos Langsung Ditransfer Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. ©2020 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ace Hasan Syadzily mengatakan, idealnya bantuan sosial langsung disalurkan ke masyarakat. Tanpa perlu harus lewat aparat negara. Dengan demikian kasus-kasus pungli bisa ditekan.

Menurut politisi Golkar itu, ada potensi munculnya pungli jika bansos tidak langsung diserahkan kepada masyarakat. Selain itu, juga ada potensi terjadinya penyelewengan.

"Idealnya semua proses (penyaluran bansos) dilakukan dengan cash transfer. Masyarakat bisa mendapatkan langsung," kata dia, dalam diskusi Smart FM, Sabtu (31/7).

Dia menyebutkan, ada bansos yang disalurkan lewat mekanisme cash transfer. Misalnya, PKH yang disalurkan langsung ke rekening penerima manfaat.

"Kalau itu menurut kami relatif tidak terlalu banyak penyelewengan," tuturnya.

Namun demikian, tidak berarti potensi munculnya pungli bisa diatasi dengan mekanisme cash transfer. Sebab, tetap ditemukan praktik-praktik tidak terpuji. Masyarakat penerima manfaat juga punya andil di dalamnya.

"Ada juga kasus, kalaupun dia sudah mendapatkan kartu ATM atau kartu Indonesia sejahtera tapi dia serahkan kartu kepada petugas, lalu nanti petugas yang mengambilkan. Dari situ sebagai bentuk ucapan terima kasih dia kasih uang," terang Ace.

Selanjutnya

Selain PKH, lanjut Ace, bantuan pangan non tunai (BPNT) ditransfer ke rekening penerima manfaat. Namun, lagi-lagi selalu ada cara yang dipakai oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk ikut menikmati bansos.

"Kalau BPNT kerap kali kita temukan, karena digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, seperti beras, telur, itu harus dikonversi harus dibelikan kebutuhan itu. Yang sering kami temukan, kasus tidak ada kesesuaian harga misalnya per kilo Rp 10.000 dia naikan menjadi Rp 15.000," jelas dia.

Karena itu, dia menegaskan, bahwa perbaikan mekanisme penyaluran bansos harus diikuti dengan pengawasan yang lebih ketat. Dengan begitu bansos bisa sampai ke tangan masyarakat secara utuh.

"Kami sampaikan ke Kementerian Sosial supaya ada pengawasan untuk memastikan jangan sampai kasus semacam ini bisa terjadi," tandas dia.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi
DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi

DPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon
Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon

Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.

Baca Selengkapnya
Dampingi Presiden Bagikan Bantuan Pangan, Mendag Zulkifli Hasan: Stok Beras Aman
Dampingi Presiden Bagikan Bantuan Pangan, Mendag Zulkifli Hasan: Stok Beras Aman

Mendag Zulkifli Hasan pun menyampaikan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh barang kebutuhan pokok.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
PELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan
PELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan

PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

Baca Selengkapnya