"(RPHU) Oktober besok harus ada sertifikat halal" kata Mendag Zulhas di Kawasan Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (4/5).
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mewajibkan seluruh rumah potong hewan unggas (RPHU) untuk mengantongi sertifikat halal mulai Oktober 2024 mendatang. Aturan ini bertujuan agar masyarakat selaku konsumen mendapatkan kualitas ayam potong yang sehat.
"(RPHU) Oktober besok harus ada sertifikat halal," kata Mendag Zulhas di Kawasan Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (4/5).
Zulhas menyebut, ketentuan rumah potong wajib memiliki sertifikat tersebut agar pemotongan unggas hingga daging dilakukan secara benar. Apalagi, ayam merupakan sumber protein hewani favorit masyarakat Indonesia.
"Ayam kan makanan hari-hari, harus betul-betul dijamin halal, higienis, sehat karena itu kan yang makan semuanya, dan itu tiap hari, anak-anak, cucu, orang tua semuanya," ucapnya.
Lanjutnya, aturan rumah potong unggas wajib memiliki sertifikat halal juga untuk menjamin kebersihan lingkungan. Untuk itu, dia ingin pelaku usaha rumah potong unggas dapat segera mengurus sertifikat halal.
"Jadi saya mengajak semua temen-temen yang usaha di bidang peternak ayam, untuk melakukan pemotongan ayamnya secara sempurna, halal, sehat bersih. Halal itu artinya, bersih, sehat, agar sekali lagi konsumen bisa mendapat ayam yang higienis," tandasnya.
Sebelumnya, pemerintah mewajibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang cukup besar, untuk memiliki sertifikat halal mulai 18 Oktober 2024.
Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Pokok Produk Halal (BPJPH) Kemenag, Siti Aminah mewanti-wanti agar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) segera mendaftarkan sertifikasi halal sebelum 17 Oktober 2024.
Aminah mengatakan jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi. Peringatan ini dikhususkan bagi pengusaha yang menjual tiga jenis produk.
Sertifikasi halal juga perlu dikantongi untuk produk hasil sembelihan dan jasa sembelih.
Sedangkan lembaga yang bertugas melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk adalah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Aturan pedagang ayam potong wajib mengantongi sertifikat halal ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen.
Baca Selengkapnya
Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.
Baca Selengkapnya
Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.
Baca Selengkapnya
Teten khawatir banyak UMKM yang tidak dapat mempunyai sertifikat halal dalam waktu yang ditetapkan itu.
Baca Selengkapnya
Wapres menyebut sertifikat halal kini menjadi mandatory, sehingga tidak ada istilah menunda melainkan berproses.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mewajibkan PKL dan UMKM memiliki sertifikat halal
Baca Selengkapnya
Dia tidak yakin UMKM bisa memiliki sertifikat halal hingga 17 Oktober 2024. Karena saat ini hanya bisa disertifikasi dakam setahun 200 produk.
Baca Selengkapnya
Pedagang Ayam Skala Kecil Wajib Punya Sertifikat Halal Mulai Oktober 2024, Begini Cara Mudah Mengurusnya
Baca Selengkapnya
Sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi